Engelina Pattiasina Berharap Presiden Prabowo Tertibkan Orang Terdekat dalam Berbisnis

Minggu, 01 Desember 2024 – 17:54 WIB
Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina. Foto: dok.pribadi

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina mengatakan, orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto, termasuk kalangan keluarga, sebaiknya menahan diri dalam berbisnis.

Sebab, menurut Engelina, hal itu akan mengganggu kinerja pemerintahan dalam mencapai beragam program untuk rakyat. Memanfaatkan kesempatan dengan aji mumpung akan menjadi beban tersendiri bagi Presiden Prabowo.

BACA JUGA: Laut China Selatan, Teledor Atau Terjerat Calo Kekuasaan

“Dari pemberitaan dan informasi yang beredar sangat memperlihatan gejala yang kuat adanya upaya orang sekitar Presiden Prabowo melakukan ekspansi usaha. Sebagai pengusaha hal itu wajar, tetapi ketika orang dekat berada dalam pusat kekuasaan dan memanfaatkan kesempatan akan mengkhianati niat baik untuk melayani rakyat,” kata Engelina Pattiasina dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/12).

Engelina mengatakan, belum lama ini tersiar kabar kalau PT Arsari Tambang, anak usaha Arsari Group milik adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, akan mengakuisisi 10% saham PT Tambang Mas Sangihe.

BACA JUGA: Negara Jangan Hanya Mencintai Sumber Daya Alam Kawasan Timur Indonesia

Baru Gold Corp (Induk usaha TMS) melalui informasi resminya bahwa perseroan telah menandatangani non-binding letter of intent dengan PT Arsari Tambang untuk menjadi mitra ekuitas dan investor strategis.

Engelina yang memiliki darah Sangihe ini, mengatakan, aktivitas emas Pulau Sangihe mendapat penolakan dari masyarakat, karena sangat mengganggu ruang hidup masyatakat Sangihe.

BACA JUGA: Engelina: Pengelola Blok Bula dan Non-Bula Harus Diaudit Menyeluruh

Pulau Sangihe itu masuk kategori pulau kecil, sehingga ketidak dijadikan wilayah tambang akan mengancam lingkungan hidup dan sekaligus mengancam kehidupan rakyat Sangihe.

Engelina mengingatkan, kalau sesuai Putusan MA pada awal 2023 telah menolak kasasi yang diajukan Menteri ESDM dan PT TMS terkait Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT TMS.

Selanjutnya pada 8 September 2023, Menteri ESDM mencabut kontrak karya, sehingga aktivitas tambang emas di Sangihe yang masih berjalan merupakan aktivitas illegal.

“Jadi jangan main kucing-kucingan dengan memanfaatkan orang sekitar Presiden Prabowo untuk melegalkan aktivitas yang terbukti illegal. Kalau saja perusahaan keluarga Presiden Prabowo benar-benar mengambil alih tambang emas di Sangihe, maka bukan hanya mengkhianati rakyat Sangihe, tetapi juga merupakan indikasi kuat kalau hukum sangat mudah dipermainkan kekuasaan, untuk kepentingan pribadi dan golongan,” kata Engelina.

Engelina menilai, ayahanda Prabowo Subianto, Prof. Sumitro Djoyohadikusumo merupakan pribadi berintegritas, memegang prinsip bersih dan jujur, seorang sosialis yang taat dalam keberpihakannya pada rakyat.

Sikap dan kepribadian ini dengan sendirinya akan menular kepada keluarganya, termasuk Presiden Prabowo.

“Untuk itu, saya berharap niat perusahaan keluarga Presiden Prabowo untuk mengambil alih tambang emas Sangihe hanya wacana, karena tidak mungkin dilakukan,” kata Engelina.

Namun, kalau hal itu benar-benar terjadi, maka hal itu akan sangat melukai rakyat Sangihe, yang telah berusaha penolakan dengan berbagai cara, termasuk menempuh prosedur hukum demi menyelamatkan hak hidup orang Sangihe.

“Sangat tidak wajar, perusahaan keluarga presiden mengambil saham perusahaan yang sudah nyata melakukan aktivitas illegal. Pilihannya ada kepada Presiden Prabowo dan keluarga, apakah membela kepentingan rakyat atau tidak? Atau memang mau ikut mengeruk kekayaan alam, meski tidak jelas dampak kesejahteraan bagi masyarakat lokal,” tegas Engelina.

Engelina khawatir, ada segelintir orang di sekitar Presiden Prabowo yang hendak memanfaatkan kesempatan untuk mendompleng kekuasaan untuk kepentingan bisnis.

Pengalaman negara ini membuktikan, apapun yang dilakukan akan terungkap pada ketika kekuasaan sudah berganti tangan. Penempatan sejumlah figur di berbagai posisi, sebenarnya sudah menjadi pembicaraan “bisik-bisik” terbatas.

“Saya sudah hidup di bawah pemerintahan delapan presiden. Bahkan dua kali menjadi tetangga presiden, Presiden Soeharto dan Presiden Megawati. Bahkan sangat aktif membawa Megawati menjadi Presiden RI ke-5 dari tahun 1992. Sehingga sangat mengenal dinamika penempatan orang-orang dekat pada awal seseorang menjabat Presiden,” tutur Engelina yang merupakan puteri Brigjen TNI (Purn) JM. Pattiasina ini.

Menurut Engelina, latar belakang orang ditempatkan dalam sejumlah jabatan juga sudah menjadi bahan pembicaraan, tetapi sekarang orang masih diam, tetapi nanti ada masanya ketika orang tidak takut bersuara.

“Untuk itu, saya berharap, Presiden Prabowo menertibkan orang-orang terdekat terlebih dahulu, karena memang benar ikan busuk dari kepala. Biasanya orang terdekat itu adalah bagian operator dari kepala atau memanfaatkan kepala,” kata Engelina.

Engelina mengatakan, Presiden Prabowo harus berani untuk tegas terhadap siapapun tanpa memandang latar belakang. Sebab, dengan fenomena rekruitmen politik yang menelan ongkos politik sangat besar, maka pemanfaatan APBN, APBD dan sumber daya alam harus lebih mendapat perhatian ekstra.

“Kalau saya lihat, Pilkada yang dilakukan sekarang bukan lagi pada pertarungan gagasan, tetapi lebih kepada pertarungan logistik. Semua ini tidak gratis, karena modal yang digunakan belum tentu kekayaan pribadi, tetapi merupakan sokongan pemodal, yang tentu akan meminta bagian keuntungan dari bisnis politik,” tegasnya.

Dengan biaya politik yang tinggi dan politik uang dalam setiap pemilihan langsung, juga tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah dan legislatif ataupun organ negara yang lain, karena langsung atau tidak merupakan bagian dari “pemain” uang dalam Pemilu dan Pilkada.

“Tidak mungkin pemain diharapkan mengubah aturan main. Kekuasaan yang dihasilkan dari karena uang, tidak bisa diharapkan untuk mengubah situasi, karena justru menikmati politik transaksi, mulai dari menjadi caleg, rekomendasi kepala daerah dan seterusnya. Praktik politik sudah rusak dari proses regulasi sampai rekruitmen politik,” tegas Engelina Pattiasina. (rls/sam/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler