jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Digipol Strategic Indonesia Nurfahmi BP menilai perusahaan sulit kongkalikong dengan BUMN untuk memenangi tender.
Menurut Nurfahmi, kondisi transparansi publik era saat ini, terutama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sangat terbuka.
BACA JUGA: Ayo Dukung KPK Cegah Kerugian Negara di BUMN
"Masa kini segala sesuatunya amat transparan. Ada kebebasan transparansi sejak reformasi," ujar Nurfahmi, Jumat (24/8).
Karena itu, dia meminta masyarakat melapor ke Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila menemukan indikasi kecurangan dalam proses lelang oleh BUMN.
BACA JUGA: Kinerja BUMN Masih Sangat Kompetitif
"Dengan begitu, kan, jadi bukti bahwa siapa pun bisa mengawasi sekarang. Itulah kebebasan transparansi. Jadi, jangan cuma cuap-cuap tanpa aksi," ucap Nurfahmi.
Nurfahmi mengungkapkan, penunjukan terhadap pemennag tender bukan berdasarkan suka atau tidak suka.
BACA JUGA: Bamsoet Ingatkan BUMN Tak Bayar Utang dengan Aset Negara
“Ada mekanismenya di LPSE. Perusahaan yang mau ikut tender juga diverifikasi," ujar Nurfahmi.
Nurfahmi menjelaskan, sikap Presiden Joko Widodo yang selalu transparan dan gerak cepat dalam pelayanan publik sejak masih sebagai wali kota Solo juga masih diterapkan hingga kini ke seluruh jajaran di kementerian dan BUMN.
"Kalau mau main-main, kan, susah BUMN maupun kementerian sekarang ini. Presidennya sejak dulu sudah terapkan transparansi. Lagi pula suatu tender yang curang kalau zaman sekarang pasti sudah dibongkar KPK," tutur Nurfahmi. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nizar: BUMN di Era Jokowi Seperti Odong-odong
Redaktur & Reporter : Ragil