jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru-baru ini mengatakan obat antiparasit Ivermectin yang digunakan untuk terapi Covid-19 sudah mendapat izin edar dari BPOM.
Namun, pernyataan itu dibantah Kepala BPOM Penny K. Lukito. Menurutnya, saat ini izin edar dari BPOM untuk Ivermectin sebagai obat cacing.
BACA JUGA: Penjelasan Pak Erick soal Ivermectin yang Dikabarkan Jadi Obat Covid-19
Merespons hal itu, pengamat komunikasi politik dari Univeristas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai bantahan tersebut hal yang melegakan.
Pasalnya, masyarakat belum terpengaruh dari informasi yang tidak akurat yang disampaikan Erick Thohir.
BACA JUGA: Soal Keamanan Galon Guna Ulang, Perhimpunan Dokter PBNU Dukung Aturan BPOM
Menurutnya, pernyaraan Erick itu dinilai blunder dan dianggap sebuah kebohongan publik.
"Memteri BUMN sudah menyampaikan informasi yang tidak benar tentang izin obat antiparasit Ivermectin," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Selasa (22/6).
BACA JUGA: Menkes dan Kepala BPOM Kompak Tidak Hadir RDP dengan Komisi IX
Penulis buku Perang Bush Memburu Osama itu menyatakan sebagai pejabat publik, pernyataan Erick tersebut tak sepatutnya terjadi.
Sebab, penyampaian informasi yang tidak benar bisa membuat ketidakpastian di masyarakat.
Di sisi lain, kata dia, penyampaian informasi yang tidak benar juga dapat menjatuhkan kredibilitas menteri itu sendiri.
"Tentu berbahaya kalau sampai terjadi. Masyarakat tidak akan menuruti lagi apa yang dikatakan sang menteri," ujar Jamiluddin.
Jamiluddin menyarankan agar Erick meminta maaf secara terbuka atas kesalahan informasi yang disampaikannya.
"Informasi yang disampaikannya itu sudah diterima masyarakat dari banyak media," tuturnya. (cr3/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama