jpnn.com - JAKARTA - Peneliti kebijakan publik Rizal Mahendra mengomentari pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang sebelumnya menyebut telah melaporkan dugaan kejanggalan di 12 perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung.
Menurut Rizal, Erick perlu fokus mengawal penanganan pelaporan tersebut agar penanganan dugaan korupsi yang dilaporkan berjalan dengan baik.
BACA JUGA: Peringati Isra Mikraj, Relawan Indonesia Moeda Sumut Dorong Erick Thohir Maju Sebagai Capres
Keterpilihannya sebagai Ketua Umum PSSI, kata Rizal, tidak boleh membuat fokus Erick menjadi terganggu dalam mengurus BUMN.
"Menteri BUMN kan sudah melaporkan ke kejaksaan bahwa ada sekitar 12 BUMN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan lainnya."
BACA JUGA: Wamenkumham Tidak akan Melaporkan Balik IPW, Ini Alasannya
"Ini harus diteruskan, jangan sampai nanti masuk angin," ujar Rizal dalam keterangannya, Senin (20/3).
Menurutnya, Erick Thohir tetap harus memantau kinerja jajaran BUMN di tengah kesibukan sebagai Ketum PSSI, termasuk sejumlah dugaan penyelewengan lain.
BACA JUGA: Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin
Rizal juga mengatakan Erick perlu mengawasi oknum di BUMN yang mungkin mempersiapkan orang-orangnya menempati jabatan mentereng di perusahaan pelat merah atau di anak, cucu perusahaan BUMN.
"Ini bahaya sekali, karena bisa menjadi mata rantai terjadinya korupsi," katanya.
Karena itu, menurut Rizal, Erick dalam hal ini harus benar-benar mengawasi secara ketat pengajuan nama calon direksi, mulai dari induk holding sampai ke anak cucu perusahaan.
"Harus benar-benar diawasi dan diteliti. Jangan penentuan direksi itu nantinya justru malah menjadi perpanjangan jangkauan korupsi di BUMN," katanya.
Rizal lebih lanjut mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu ikut mengawasi para petinggi BUMN.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut banyak BUMN dan BUMD yang tidak sehat.
Karena itu fokus program aksi pencegahan korupsi 2023-2024 salah satunya penguatan BUMN dan BUMD.
Dia mengatakan hal tersebut saat berbicara pada acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi di kantor KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, Jumat (10/3).
"Kami itu khawatir, apalagi dengan putusan MA kalau tidak salah, kalau kerugian itu dilakukan oleh anak perusahaan BUMN, itu bukan bagian dari keuangan negara, sehingga pernah ada putusan itu bukan korupsi."
"Ini jangan-jangan menjadi modus," kata Alexander.
Sementara itu Erick Thohir memastikan sebelum menyerahkan dugaan sejumlah kasus di perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung, pihaknya melakukan penyelidikan terlebih dahulu.
Antara lain, proses audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
"Dalam kami melaporkan ke Kejaksaan Agung itu bukan berdasarkan isu atau hanya bahan-bahan yang belum konkret kami laporkan. Kami pasti menggunakan ada audit BPKP, audit BPK, baru kami melaporkannya. Jadi tidak asumsi," kata Erick di GBK, Jakarta, Kamis (9/3). (gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, KPK Periksa Kepala Kantor Pertanahan Sleman
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang