Eva Laporkan PT. AA ke Kapolri

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari akan melaporkan PT Arara Abadi ke Kapolri Jenderal Pol Sutanto dan Kapolda Riau Brigjend Pol Hadiatmoko terkait kasus pengepungan yang dilakukan sejumlah anggota Pengendalian Massa (Dalmas) Polres Siak kepada para petani di desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Siak, Riau.
Pengepungan oleh Dalmas itu, sebut Eva, dilakukan atas pesanan PT AA yang merupakan anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP)"Akibat pengepungan itu, selama lima hari ini para petani tidak bisa melakukan aktivitas untuk memanen buah sawit

BACA JUGA: Korban Spanair Batal Datang

Saya sudah laporkan kasus ini ke Kapolri dan Kapolda RiauSaya juga sudah laporkan kasus in ke pimpinan Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum," kata Eva kepada pers di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (27/8).
Menurut politisi PDIP itu, alasan pengepungan oleh Dalmas sangat tidak masuk akal

BACA JUGA: Angket BBM Hadirkan Pakar Perminyakan

Apalagi pohon sawit ditanam dan dipelihara petani sendiri tanpa campur tangan PT AA"Para petani itu juga memiliki bukti pemilikan lahan yang nyata-nya di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT AA.  Kami mohon Dalmas Polres Siak ditarik dari lokasi demi kepentingan petani agar masyarakat yang sudah menghentikan aktivitasnya selama lima hari ini bisa bekerja kembali," desak Eva menguatkan.
Secara terpisah,perwakilan petani di desa Pinang Sebatang Barat, Darno mengatakan pihaknya menduga adanya ketidakberesan yang dilakukan oleh Pemda Siak

BACA JUGA: PDS Kecam Aksi Kekerasan Satpol PP

Sebab,meski talah membentuk tim sebelas, dan masyarakat sudah mengumpulkan bukti dan data kepemilikan tanah, namun hingga kini belum ada penuntasannya"Diduga para kades juga tak menyerahkan ke tim sebelas data dan bukti yang diserahkan oleh masyarakat, " ungkap Darno.
Ditambahkan Darno, setelah berkonsultasi dengan Eva, pihaknya disarankan jika permasalahan tersebut tak kunjung tuntas agar melaporkan PT AA ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Laporan itu disampaikan atas dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penerbitan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2005-2009"Kerugian masyarakat yang pasti cukup besar berupa lahan dan kebunTapi belum bisa ditaksir nilainya, " kata Darno lagi.(eyd)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PBR Recall Diah Defawati dari DPR