Evaluasi Pemekaran Tidak Perlu Dicemaskan

JAKARTA– Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman minta daerah otonomi baru tidak perlu cemas terhadap desakan dari berbagai pihak agar daerah-daerah yang dimekarkan 10 tahun terakhir dievaluasi secara komprehensif“Evaluasi merupakan sebuah proses untuk mengetahui kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan daerah yang diukur secara menyeluruh,” kata Irman Gusman, di Gedung DPD, Senayan Jakarta, Senin (30/11).

Jika daerah-daerah pemekaran tidak pernah dievaluasi, lanjut Irman, sulit bagi pemerintah pusat untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang mereka keluarkan sebagai sarana untuk memberikan dukungan terhadap berbagai potensi yang ada di daerah

BACA JUGA: MenPAN Klaim Inpres Percepat IPK

Jadi ada dua faktor utama yang akan dievaluasi, yakni daerah otonomi baru dan kebijakan yang digunakan oleh pusatKalau ini tidak sejalan, akhirnya mayoritas APBD hanya dihabiskan untuk belanja dan rutinitas sementara masyarakat tetap saja miskin.

“Dalam konteks pemberdayaan menyeluruh dan mempertajam penggunaan APBD inilah sebuah evaluasi menyeluruh bagi daerah-daerah sangat diperlukan

BACA JUGA: Pengadaan Barang dan Jasa Perlu Pakta Integritas

Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan terhadap evaluasi,” kata Irman Gusman, Ketua DPD asal Sumatera Barat itu.

Selain menilai evaluasi itu sangat penting, Ketua DPD juga meminta DPR dan pemerintah segera mengeluarkan keputusan tentang perlunya moratorium (jeda) terhadap proses pemekaran“Saat ini ada sekitar 12 RUU tentang pemekaran daerah tengah dibahas DPR dan pemerintah

BACA JUGA: Ito Siap Periksa Susno

DPD menyarankan, sebelum RUU itu disahkan jadi UU, sebaiknya lakukan terlebih evaluasi terhadap ratusan daerah yang sudah dimekarkanIni yang lebih penting ketimbang menambah masalah baru sebagai akibat dari tidak fokusnya dalam menentukan produk unggulan yang harus dikembangkan oleh sebuah daerah baru.”

Fakta yang saat ini sangat dirasakan adalah terjadinya saling merugikan antara daerah induk dengan daerah pemekaranGejala ini harus segera disikapi dengan sebuah perencanaan yang matangSelain itu, sulit bagi kita untuk menemukan sebuah kebijakan yang benar-benar bertumpu pada potensi daerah masing-masingSebagai contoh, kebutuhan Papua pasti beda dengan Jawa, sementara kebijakan pemerintah cendrung untuk mempolarisasi berbagai kebijakan berdasarkan sentralisitik.

"Jadi evaluasi itu tidak saja dimaksudkan untuk menguji berbagai kebijakan di daerah-daerah pemekaran baruKebijakan pemerintah pusat pun kita duga berpotensi keliruIni yang perlu kita buktikan secara bersama," tegas Irman.

Hal menarik dari tren dunia saat ini, kata Irman terjadinya formulasi daya saing melalui pemekaran/penggabungan seperti terbentuknya Eropa bersatu sehingga mata uangnya sangat berpengaruh di duniaSementara pemekaran di Indonesia justru mendatangkan situasi ketidakpastian bagi pelaku dunia usaha yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Segera Ekspose Century