JAKARTA--Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mohamad Ismail menyatakan, mulai medio 2011 mendatang tim reformasi birokrasi nasional akan melakukan evaluasi pada kementerian/lembaga penerima remunerasiLangkah ini menyusul dengan adanya standar evaluasi reformasi birokrasi yang rencananya diterbitkan akhir April.
Dalam standar evaluasi ini berisi tentang indikator keberhasilan reformasi birokrasi, termasuk reward and punishment
BACA JUGA: Perayaan Paskah, Polisi Siapkan Pengamanan Extra
"Akhir April ini pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi selesaiInstansi mana saja yang akan dievaluasi, menurut Ismail, diutamakan lima kementerian/lembaga pilot project yaitu MA, Kemenkeu, BPK, Setneg, dan Setkab
BACA JUGA: Pecandu Bawa Narkoba Tak Boleh Dipidana
Setelah evaluasi instansi yang melaksanakan reformasi gelombang pertama, dilanjutkan instansi gelombang kedua."Untuk sementara ini, kami melihat instansi yang sudah menerima tunjangan kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi sudah berjalan baik
BACA JUGA: Gerakan Teroris Diyakini Tidak Terorganisir
Yang masih berat dilakukan instansi adalah benefit impact," ucapnya.Dijelaskan, nantinya hasil evaluasi reformasi birokrasi menghasilkan suatu rekomendasi agar pelaksanaan program ini di instansi bersangkutan bisa lebih baik lagi ke depan.
"Kita jangan berpikir punishment itu sifatnya sanksi tegas, dan lain-lainPak menteri pesan, punishmentnya berupa dorongan agar kementerian/lembaga mau mengubah birokrasi pemerintahannya ke arah lebih baikKalau masih bebal juga, baru diambil tindakan tegas," terangnya(esy/cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istana Sebut Reshuffle Kabinet Bisa Saja Terjadi
Redaktur : Tim Redaksi