jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi membeberkan sejumlah fenomena pandemi yang terjadi pada pilkada serentak 2020 saat ini. Di antaranya netralitas ASN makin mengkhawatirkan. Termasuk fenomena kotak kosong makin meningkat yang sejalan dengan meningkatnya calon tunggal, melanggengkan dinasti politik, dan politik uang makin sulit di kontrol.
Hal tersebut disampaikan Fachrul Razi saat hadir dalam konsinyering penyiaran Pilkada Serentak 2020 bertema “Mencari Pemimpin Pilihan Rakyat” pada Kamis (8/10) yang disiarkan oleh TVRI itu.
BACA JUGA: Gus Jazil Ingatkan Masyarakat Tak Tergiur Politik Uang di Pilkada Serentak
Razi menjelaskan sudah banyak pihak yang meminta penundaan pilkada, mulai dari Komite I DPD RI, mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas HAM.
Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan covid-19 mencapai 4000-an dan sepertinya belum ada indikasi penurunan pasien terpapar Covid-19.
BACA JUGA: Catat! DPR RI dan Pemerintah Libatkan Para Pihak Termasuk Buruh Dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja
Menurut Fachrul Razi, Komite I DPDRI tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020 akan tetapi juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris di mana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.
Sementara itu dalam dialog, Desi dari TVRI berpendapat walau bagaimanapun pilkada tetap dilaksanakan karena begitu banyak sumberdaya yang sudah dialokasikan baik oleh paslon maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pilkada. Artinya Pilkada dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
BACA JUGA: Nilai Tukar Rupiah Hari Ini tak Tersandung Demo Tolak RUU Cipta Kerja
Berkaitan dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya program pendidikan pemilih pada pilkada 2020 ini, TVRI tidak akan membuka perdebatan paslon akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih dengan mengundang narasumber dari akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota DPD dari daerah yang ikut pilkada.
Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menegaskan Komite I DPD RI sangat mendukung adanya edukasi politik yang dilakukan TVRI dan TVRI bisa fokus pada daerah yang memiliki fenomena dinasti politik, kotak kosong, atau kriteria lainnya agar masyakat dapat pemahaman yang baik.
Menurutnya, Komite I DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi pilkada saat ini dengan menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU Nomor 10/2016. Komite I DPD RI menawarkan solusi untuk mengurangi politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik.
Di samping itu, Komite I DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD karena sangat rawan dipolitisir untuk kepentngan calon tertentu.
Razi juga mengharapkan media khususnya media televisi dapat menjadi media edukasi politik bagi masyarakat khususnya masyarakat daerah dimana siaran TVRI menjangkau sampai ke pelosok daerah.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich