jpnn.com, BONE BOLANGO - Ujian akhir disertasi oleh Program Pascasarjana, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, di Gedung Widyaloka, Malang, Jawa Timur, yang digelar pada 8 Februari 2022 itu sangat istimewa.
Sebab, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Fadel Muhammad hadir dalam ujian akhir ini. Pada siang itu, H. Hamim Pou S. Kom., MH., tengah mempertahankan disertasi yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.
BACA JUGA: Ketua MPR Mendapat Penghargaan dari KAHMI
Disertasi itu diuji oleh Prof. Dr. Ir. Kuswanto MP; Prof. Dr. Ir. Budi Setiawan, MS; Prof. Dr. Ir. Abdul Wahib Muhaimin, MS; dan Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP.
Dalam pemaparan disertasi, Hamim Pou menguraikan tingginya angka kemiskinan di Gorontalo.
BACA JUGA: Ketua MPR Apresiasi Badan Antidoping Dunia yang Cabut Sanksi untuk Indonesia
Secara umum, hal itu disebabkan masalah disparitas yang masih tinggi di Indonesia sehingga dapat memperparah kemiskinan.
Masalah ketimpangan juga ini terjadi antara pedesaan dan perkotaan dan antardaerah di Indonesia.
BACA JUGA: Fadel Muhammad Dorong Daerah Tingkatkan Komoditas Pangan
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan.
Terutama kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam tersebut diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui arah kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Ada beberapa skenario kebijakan yang paling prioritas dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango.
Pertama, peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi daerah dengan mendorong pembangunan infrastruktur.
Kedua, peningkatan tata kelola pemerintahan melalui aspek manajemen penanganan kemiskinan dengan memperjelas garis komando penanganan kemiskinan.
Ketiga, program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan program ekonomi lewat peningkatan akses terhadap permodalan.
Fadel Muhammad yang saat itu diberi kehormatan dan kesempatan untuk menjadi penguji eksternal dan guru besar di Universitas Brawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian disebutkan variabel peubah beras miskin yang berpengaruh baik dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di pesisir.
Hal ini dapat diterima karena beras juga merupakan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup.
“Beras di daerah pesisir dapat lebih tinggi harganya, apalagi jika lokasi pesisir tersebut jauh dari pusat kabupaten,'' ujar mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu.
Meski demikian, apakah sudah dilihat data tingkat konsumsi ikan di daerah tersebut dengan membandingkan daerah pesisir dan nonpesisir?
Mengingat masyarakat di pesisir cenderung bekerja sebagai nelayan dan tidak kesulitan untuk mendapatkan protein ikan.
“Apabila tersedia data mungkin saja terjadi tingkat kecukupan gizi masyarakat daerah pesisir lebih baik dari nonpesisir”, ungkapnya.
Karena itu, data pembanding seharusnya disediakan untuk menghadirkan kondisi sosial ekonomi masyarakat seutuhnya.
Menteri kelautan dan perikanan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menuturkan, skenario-skenario kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango masih terlalu umum.
Yaitu, peningkatan ekonomi daerah melalui investasi, peningkatan tata Kelola pemerintahan, terutama dalam penanganan kemiskinan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui akses permodalan.
Namun, skenario ini belum secara spesifik dihubungkan dengan hasil-hasil uji temuan penelitian.
Misalnya, temuan penelitian tentang pentingnya variable beras miskin untuk daerah pesisir.
Apakah akan tergantung terus dengan bantuan beras miskin dari pemerintah atau ada solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini.
Disarankan dipertimbangkan mengombinasikan konsep mina politan dan pengembangan pertanian terpadu dan saling menguntungkan untuk daerah pesisir dan nonpesisir.
Dalam kesempatan tersebut, mantan politisi Partai Golkar itu menegaskan, dana transfer untuk menyejahterakan rakyat yaitu dengan meningkatkan sarana-prasarana agar akses nelayan dan petani menjadi lebih efisien dan efektif pada sisi produksi hasil maupun distribusi.
“Hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas petani dan nelayan”, ujarnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi