jpnn.com, BANDA ACEH - Anggota DPD RI M. Fadhil Rahmi menyoroti kasus yang menimpa sejumlah pedagang kecil, karena melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Tukang bubur, bakso serta pemilik kafe di Tasikmalaya, Jawa Barat, dihukum denda sebesar Rp 5 juta karena disebut melanggar PPKM Darurat.
BACA JUGA: Pasangan ini Raih Suara Terbanyak Hasil PSU Pilkada Sabu Raijua
Fadhil menyerukan agar pemerintah dan penegak hukum mengedepankan edukasi daripada memberikan hukuman.
Wakil Ketua Komite III DPD RI asal Aceh ini mengemukakan hal tersebut di Banda Aceh, Senin (12/7).
BACA JUGA: Katib Aam PBNU ke Amerika Serikat Membicarakan isu Penting
Menurut Fadhil, tidak membolehkan mereka berdagang saja sudah merupakan suatu hukuman karena ekonominya terancam.
Maka dari itu, sebaiknya tidak lagi ditambah dengan sanksi denda yang memberatkan.
BACA JUGA: Polri Tangkap Dokter Lois, Bang Edi Singgung Soal Keresahan Masyarakat
"Apalagi, ada indikasi diskriminasi dalam menjatuhkan hukuman."
"Para pedagang kecil dihukum denda jutaan rupiah, sedangkan pedagang besar hanya ratusan ribu rupiah. Ini sungguh terlalu," ucapnya.
Pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini berharap pemerintah daerah dan penegak hukum benar-benar menjadi pengayom masyarakat, bukan sekadar memerintah.
Menurut Fadhil, para abdi negara tidak susah memikirkan hari-hari selama PPKM Darurat, karena gaji mereka dari negara.
"Bagi masyarakat, sehari tidak bekerja, di rumah tak makan. Makanya, mau tidak mau mereka harus bekerja. Ini alasan mengapa edukasi itu lebih penting dan menyentuh dari hukuman,” kata Syech Fadhil.
Fadhil berharap para pemimpin di Indonesia benar-benar mengedepankan aksi-aksi yang edukatif dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang