jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar usulan Menteri BUMN Rini Soemarno tentang dana penyertaan modan lenagar (PMN) Rp 72,9 triliun untuk 35 perusahaan pelat merah diktirisi. Fadli bahkan meminta komisi di DPR yang membidangi BUMN ataupun yang mengurusi keuangan negara untuk menolak usulan PMN bagi BUMN yang tak layak.
"Harus kritis, kalau tidak layak diterima di-cut (potong, red) saja. Apalagi sudah go public, untuk apa mereka menerima (PMN), mereka harus bersaing, usaha mendapat keuntungan, bukan disuntik oleh negara," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2).
BACA JUGA: Bawaslu Tak Setuju Panwas Tangani Sengketa Proses Pilkada
Fadli menambahkan, dirinya tak mempersoalkan PMN itu untuk menggerakkan berbagai sektor, baik infrastruktur, pertanian ataupun sektor lain untuk mensejahterakan rakyat. Namun, dari besarnya dana yang diusulkan, Fadli ragu PMN itu demi program-program pro-rakyat.
"Ini bisa jadi skandal besar, mungkin skandal terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Adanya Rp 72 triliun PMN di dalam BUMN, yang biasanya hanya Rp 7 triliun. Dulu Bank Century saja yang Rp 6,7 triliun ramainya bukan main. Apalagi ini Rp 72 triliun," jelasnya.
BACA JUGA: Tak Mau Repot, Bawaslu Dorong Dua Kubu di PPP Islah
Karena itu Fadli mengingatkan teman-temannya di Komisi VI DPR agar jeli dalam melihat BUMN yang masuk daftar penerima PMN. Sebab, jangan sampai dana puluhan triliunan menjadi sia-sia di tangan perusahaan negara yang belum dipastikan profesionalitasnya.
"Apalagi cuma menggarami air di luat dengan BUMN yang sekarang kita anggap belum tentu profesional. Ini bisa menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah republik kita," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Romi Beber Struktur Baru PPP di Hadapan Bawaslu
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Tunda Pengesahan Aturan Pelaksanaan Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi