jpnn.com - jpnn.com -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gencar mewacanakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wacana itu muncul jelang persidangan perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang disebut-sebut menyeret kalangan legislatif.
BACA JUGA: Sidang Korupsi E-KTP Dilarang Disiarkan Live
Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, revisi UU KPK tidak terkait adanya kasus e-KTP. "Tidak ada ya, tidak ada," tegas Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menambahkan, revisi UU KPK itu adalah wacana yang memang ada tahun lalu. "Tahun lalu sudah ada rencana revisi tersebut," ujar Fadli.
BACA JUGA: Kader PDIP Disebut Terima Uang e-KTP, Ini Respons Hasto
Bahkan, Fadli menyatakan pemerintah secara lisan juga sudah menyetujuinya. Sebagian anggota DPR juga menyetujuinya. "Namun, pada akhirnya belum ditindaklanjuti," kata Fadli.
Menurut Fadli, Presiden Joko Widodo ketika itu menyampaikan perlu adanya sosialiasi dari revisi ini. Sebab, revisi ini terkait dengan beberapa hal yang memang perlu ada penyempurnaan. "Seperti (penyempurnaan) soal masalah adanya dewan pengawas, penyidik dan penyadapan," katanya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Kader PDIP Tersangkut Korupsi e-KTP? Hasto Bilang....
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sori, Pengadilan Tak Izinkan Siaran Live Sidang e-KTP
Redaktur & Reporter : Boy