jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon memaklumi langkah pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 15 Maret 2023 telah menetapkan HPP baru untuk gabah dan beras guna menggantikan Permendag Nomor 20 Tahun 2020.
BACA JUGA: Anies-Prabowo Memang Buat Perjanjian, Fadli Zon yang Menulis, Isinya?
Dalam ketetapan tersebut disebutkan bahwa HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 5.000 per kilogram.
Adapun HPP untuk GKP di tingkat penggilingan sebesar Rp 5.100 per kilogram.
BACA JUGA: Indonesia Pimpin ASEAN, Fadli Zon Punya Saran soal Upaya Akhiri Kekerasan di Myanmar
Kebijakan baru itu menetapkan harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 6.200 per kilogram. GKG di gudang Perum Bulog Rp 6.300 per kilogram
Untuk harga beras di gudang Perum Bulog sebesar Rp 9.950 per kilogram.
BACA JUGA: Fadli Zon Kutuk Kunjungan Menteri Israel ke Al-Aqsa
Penetapan HPP Gabah dan HET beras selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional.
"Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dapat memaklumi dan memahami walaupun besarannya di bawah usulan HPP dari HKTI," ungkap Fadli Zon melalui siaran pers ke JPNN.com, Selasa (21/3).
Menurut Fadli Zon, DPN HKTI pada Desember 2023 mengusulkan HPP baru di Permendag 20 Tahun 2020 yang telah lebih dari dua tahun tidak disesuaikan.
Di dalam Permendag 20/2020 disebutkan GKP tingkat petani sebesar Rp 5.550 per kilogram, GKP tingkat penggilingan Rp 5.620 per kilogram, dan GKG di tingkat penggilingan sebesar Rp 6.660 per kilogram.
"Usulan tersebut dilakukan dalam rangka menjamin 30 persen keuntungan petani," tutur Fadli Zon.
HKTI memaknai penetapan HPP baru ini sebagai langkah maju dan iktikad baik pemerintah melalui Bapanas untuk makin peduli kepada kesejahteraan hidup para petani.
HKTI pun menghargai proses penetapan HPP baru ini, yang bersifat demokratis dan partisipatif.
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga menilai langkah maju, iktikad baik, dan proses yang partisipatif harus terus dijaga untuk mengefektifkan implementasi HPP baru.
HKTI yakin HPP baru yang didukung dengan terjaminnya input produksi tersebut serta Perum Bulog yang menyerap gabah petani untuk CBP, akan secara signifikan berdampak pada kenaikan produksi padi dan meningkatnya kesejahteraan petani.
"Agar berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani, HKTI meminta agar pemenuhan cadangan beras pemerintah(CBP) dilakukan dengan menyerap gabah petanisesuai HPP," ujar Fadli Zon.
Ketua BKSAP DPR RI menilai HPP bersifat dinamis yang harus dilakukan pengkajian dan penyesuaian secara berkala.
Oleh karena itu, Fadli Zon pun meminta sejumlah jaminan kepada pemerintah untuk petani.
Berikut daftar jaminan tersebut:
1. Pupuk bersubsidi diterima petani dengan harga dan jumlah sesuai ketentuan dengan memperhatikan waktu pemupukan petani
2. Ketersedian benih bermutu sesuai kebutuhan petani.
3. Kontrol terhadap harga obat-obatan pertanian dengan harga wajar yang terjamin ketersediaan dan keasliannya.
4. Penyederhanaan mekanisme penyediaan soalr bersubsidi untuk peralatanpertanian.
5. KUR sebagai sumber permodalan diprioritaskan untuk petani.
6.Penyuluh pertanian yang memadai dari segi jumlah dan pengetahuaannya untuk pendampingan petani.(mcr10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul