jpnn.com - JAKARTA – Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi subsidi yang besar direspons negatif oleh kader PDI Perjuangan Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka. Penolakan itu pun mendapat dukungan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Fadli menilai kader PDIP yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi masih berpikiran objektif.
BACA JUGA: Sikap Effendi Simbolon Cs Tolak BBM Naik, Diragukan
“Ada beberapa anggota PDIP yang menolak, saya sepakat pada penolakan itu. Artinya dia tetap objektif,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (5/11).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memandang, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Sebab, harga minya dunia sedang turun. Karenanya akan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah jika Presiden Jokowi menaikkannya.
BACA JUGA: Romi Diyakini Mampu Gaet Suara Nahdliyin
“Sejarah kenaikan harga BBM, selalu naik ketika ada naik sepuluh persen dari pagu. Kalau naik bulan ini, maka ini pertama kali dalam sejarah kita BBM naik di saat harga minyak dunia turun,” papar Fadli.
Karena itu Fadli berharap pemerintah memikirkan masak-masak rencana menaikkan harga BBM. “Terutama memikirkan risiko, spal timing (waktu, red) juga dampak domino lain bagi masyarakat. Dampak itu adalah naiknya harga barang-barang kebutuhan hidup,” pungkasnya.
Di lain pihak, anggota DPR RI dari PDIP Hendrawan Supratikno tak mau reaktif menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan alasan menunggu penjelasan resmi pemerintah, Hendrawan terlihat lebih kalem dibanding rekan-rekan separtainya.
BACA JUGA: Ini Fokus Kerja Menteri Siti Nurbaya
“Karena ini baru akan. Yang pastinya kita perlu dengar. Pertimbangan mengalihkan subsidi ke kegiatan yang lebih produktif, semisal pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan,” kata Hendrawan.
Namun demikian, pria yang sering disapa dengan panggilan Prof Hendrawan itu berpendapat bahwa menaiklan harga BBM bukanah kebijakan yang mendesak untuk segera diberlakukan. Karena itu, ia berharap pemerintah bisa mempersiapkan kebijakan tersebut dengan sangat matang.
“Yang jelas PDIP saat ini sudah membentuk tim untuk mengkaji seluruh aspek kenaikan BBM. Jadi selama alasan pemerintah masuk akal, PDIP pasti memberi dukungan. Jadi kita tidak serta merta menolak. Selama penjelasan masuk akal dan tidak memukul daya beli masyarakat kami akan dukung,” jelasnya.
Hendrawan mengingatkan, kenaikan harga harus diiringi dengan perbaikan tata kelola migas. Salah satunya adalah dengan mewujudkan transparansi biaya produksi migas. “Rakyat kalau terbuka akan lebih ikhlas,” pungkasnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Moratorium CPNS Ditentang, Yuddy : Mungkin Mereka Belum Paham
Redaktur : Tim Redaksi