jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pemotongan anggaran sebesar Rp 133,3 triliun yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi bukti pemerintah belum mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
Pemotongan tersebut juga menunjukkan pemerintah tidak kompeten sehingga langsung dikoreksi. Padahal perubahan itu seharusnya diajukan ke DPR RI terlebih dulu.
BACA JUGA: Manado Catat Kenaikan Harga Rumah Tertinggi
"APBN itu baru disahkan seminggu yang lalu, anggaran langsung dipotong. Tidak bisa pemerintah seenak saja. Sebab harus diajukan ke DPR dulu. Kalau tidak, maka bisa berimplikasi politik, karena melanggar UU. Di mana pemotongan anggaran itu implikasinya sangat besar terhadap perekonomian rakyat," tegas Fadli Zon, seperti dikutip dari RMOL, Jumat (12/8).
Menurut Wakil Rakyat dari Partai Gerindra itu, pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 5,1 persen, tapi ternyata defisit negara sebear Rp 236 triliun. Berarti, lanjut Fadli, negara rugi. Pasalnya, penerimaan negara jauh dari target, dan defisit itu lebih dari PDB yaitu tiga persen.
BACA JUGA: Promo Gencar, Permintaan Mifi Smartfren Naik 5 Kali Lipat
"Maka bisa melanggar UU. Toh, tax amnesty dengan target Rp 165 triliun, yang masuk baru Rp 300 miliar. Jadi, negara ini nafsu besar tapi tenaganya kurang. Kemudian hanya mengandalkan utang luar negeri. Ini kalau dibiarkan berbahaya," ujarnya.
Seharusnya kata Fadli, pemerintah mengevaluasi terhadap program kerjanya misalnya pembangunan infrastruktur. Fadli balik bertanya sebenarnya untuk siapa infrastruktur itu dibangun. Contohnya pembangunan kereta api cepat.
BACA JUGA: Konsumsi Tumbuh, Industri Makanan dan Minuman Positif
"Terlalu dipaksakan. Jadi aneh untuk siapa sebenarnya kereta api cepat itu dibangun. Kalau tak ada uang, tidak usah dibangun. Sehingga uang itu bisa dialihkan untuk pembangunan sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, yang makin sulit saat ini," ujarnya.
Dia menegaskan seharusnya postur perubahan APBN itu harus berorientasi pada politik anggaran ekonomi rakyat seperti pertanian, UKM, dan sebagainya. Tapi justru yang terjadi malah sebaliknya.
Pemerintah justru memback up ekonomi besar. Terutama kepemilikan dan penguasaan lahan. Untuk itu kata Fadli, DPR meminta pemerintah tidak memotong anggaran dana desa dan dana transfer daerah.
Persoalannya menurut Fadli, memang negara ini tak punya visi, melainkan "tiba saat, tiba akal". Seperti warung kopi, yang nasibnya tergantung kepada pemiliknya.
"Saya juga tak tahu kemana Sri Mulyani dan Rini Soemarno akan membawa negara ini? Apa untuk Amerika dan Tiongkok? Semua akan tergantung kepada pemerintah dalam mengelola negara," ujar Fadli. (rus/rmol/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif PPh Berpeluang Samai PPN
Redaktur : Tim Redaksi