jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan APBN Perubahan tahun 2016 baru saja disahkan, disusul dengan reshuffle kabinet dengan porsi terbesar di bidang ekonomi.
"Melalui reshuffle, presiden menunjuk Sri Mulyani Indrawati jadi Menteri Keuangan. Hebatnya, belum satu bulan masuk kabinet, gebrakan menteri keuangan memangkas APBN Perubahan sebesar Rp 133 triliun," kata Fadli, dalam Dialektika Demokrasi "Pajak dan Postur APBN-P 2016, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (11/8).
BACA JUGA: Yakinlah, Holding BUMN 100 Persen akan Dikuasai Negara
Sebetulnya ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, pemangkasan APBNP adalah satu koreksi langsung oleh menteri keuangan yang dialamatkan kepada presiden.
"Rancangan APBNP diajukan oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas secara bersama-sama. Setelah Pemerintah dan DPR menyetujui APBNP, dimentahkan oleh menteri keuangan. Makanya saya bilang yang dikoreksi itu sebetulnya presiden," kata Fadli.
BACA JUGA: Pemerintah Dorong Pembentukan Holding BUMDes
Koreksiannya menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat itu signifikan karena mengarah kepada pengurangan transfer dana ke daerah.
"Menurut saya, hasil koreksian APBNP oleh menteri keuangan tersebut tidak bisa diberlakukan tanpa ada persetujuan DPR. Kalau mau mengelola keuangan ini sesuai dengan konstitusi, hasil koreksian tersebut harus dibicarakan lagi dengan DPR untuk dapat pengesahan," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Trik Kembangkan UKM Versi CEO BukaLapak
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD RI Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur di Indonesia Timur
Redaktur : Tim Redaksi