jpnn.com, ASMAT - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan pemerintah pusat dan semua level pemerintahan di Papua untuk menjadikan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk tidak terulang kembali. Pasalnya, KLB tersebut mengakibatkan puluhan balita meninggal di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
Menurut Fahira, pemerintah harus mengevaluasi program dan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. Apapun tantangannya, pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara.
BACA JUGA: Kasus Asmat, Bukti Timpangnya Infrastruktur Kesehatan Daerah
“Kami sangat berharap KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Asmat dan Pegunungan Bintang ini jadi yang terakhir di Papua. Seberat apapun akses, seminim apapun infrastruktur baik fisik maupun fasilitas dan tenaga kesehatan harus segera dicarikan solusinya karena ini menyangkut nyawa anak bangsa,” ujar Ketua Komite III DPD DPD RI Fahira Idris di Kabupaten Timika, Papua (28/1).
Kehadiran para Anggota DPD di Papua ini untuk menyerahkan bantuan DPD RI untuk para korban KLB gizi buruk dan campak kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Asmat. Hadir juga senator asal Papua Pdt. Charles Simare-mare
BACA JUGA: Fahira: 100 Hari Kerja Anies-Sandi Bikin Kaum Ini Frustrasi
Fahira mengungkapkan, strategi pembangunan Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran, untuk daerah-daerah tertentu di Papua harus diubah fokus kepada pembangunan infrastruktur kesehatan (fasilitas kesehatan dan infrastruktur sanitasi) dan pertanian termasuk pembangunan sumber daya manusia di kedua bidang tersebut.
“Jadi membangun infrastruktur untuk membuka akses baik itu darat, laut, maupun udara yang dikhususkan untuk mempermudah warga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” katanya.
BACA JUGA: Lima Pesan Khusus dari Panglima untuk Satgas Kesehatan TNI
“Artinya walaupun daerah tersebut potensi ekonomi tidak tinggi, infrastruktur harus tetap dibangun agar pelayanan kesehatan dan pendidikan mudah diakses warga. Selain itu, memastikan petugas kesehatan ada dan hadir melayani menjadi sebuah keniscayaan,” tukas Fahira.
Untuk gizi buruk, Pemerintah harus memformusikan solusi agar infrastruktur pertanian di daerah ini dipenuhi untuk mempermudah warga berladang dan menghasilkan pangan yang bergizi. Seperti yang kita ketahui hampir semua kabupaten di Papua termasuk Asmat mempunyai potensi sagu dan ikan yang luar biasa.
“Hutan-hutan di sana kan menghasilkan sagu. Belum lagi sungai-sungainya yang kaya ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Tinggal bagaimana Pemerintah baik yang di Pusat maupun daerah memastikan warga berdaya mengelola potensi-potensi alam yang dapat menjadi sumber pangan yang bergizi ini,” pungkas Fahira.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengiriman Satgas Kesehatan TNI ke Papua Sesuai Konstitusi
Redaktur & Reporter : Friederich