jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mendukung pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Anti-Korupsi. Menurut Fahri, penegakan hukum memang harus melalui institusi-institusi permanen dalam negara yakni kepolisian dan kejaksaan.
"Kenapa disebut institusi permenen? Karena di semua negara institusi ini pasti ada. Dan institusi ini disebut dalam konstitusi," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/8).
BACA JUGA: Kasus Victor Laiskodat Mirip Setya Novanto, Hukumannya Sama?
Kedua, lanjut Fahri, pasal 27 UUD 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara memiliki kesamaan kedudukan di mata hukum. Artinya, tidak ada diskriminasi terhadap warga negara di mata hukum.
Sekarang, kata dia, tidak ada kepastian hukum kepada warga negara. Sebab, hukuman di setiap lembaga berbeda-beda. Misalnya, di KPK hukumannya berat. Sedangkan Polri dan kejaksaan hukumannya ringan. "Maka itu, artinya ada unsur ketidakpastian hukum dan hukum tidak berlaku sama bagi semua orang," katanya.
BACA JUGA: Misbakhun Patahkan Pembelaaan KPK soal Rumah Sekap
Karena itu, Fahri menegaskan, sebenarnya pekerjaan penegakan hukum nanti pada akhirnya harus diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. "Di semua negara juga begitu," tegasnya.
Dia mengatakan, kepolisian dan kejaksaan di Indonesia ini sudah berfungsi. "Menangkap teroris saja bisa kok (yang termasuk) tugas berbahaya, masa menangkap pelaku korupsi tidak bisa," ujarnya.
BACA JUGA: Lontarkan Tagar #BedahKPK, Fahri Ajak Publik Gunakan Nalar
Hanya saja, kata Fahri, masih banyak yang cenderung melakukan emotional blackmail kepada kepolisian dan kejaksaan. Masih banyak anggapan polisi dan jaksa tidak sanggup, korup terus menerus dan seolah-olah di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada masalah. "KPK juga banyak. Cuma KPK tidak bisa disadap, di OTT akhirnya terlihat hebat sendiri. Nah, ini yang salah," katanya.
Dia mengatakan, saat ini polisi dan jaksa itu sudah bebenah. Sebanyak 400 ribu personel Polri adalah anak bangsa terbaik yang datang dengan niat baik. Demikian juga dengan puluhan ribu jaksa, hakim semua niatnya baik. Sayangnya, mereka tidak diberi kompensasi yang besar seperti yang didapatkan KPK. "Nah ini tidak fair, coba dikasih kompensasi seperti di KPK. Karena kompensasi di KPK itu terlalu besar," ujarnya.
Karena itu, ujar Fahri, dengan kompensasi besar yang diberikan negara, maka jika masih ada yang berbuat jahat di KPK itu berarti kurang ajar. "Memang kalau orang berbuat jahat di KPK itu sudah kurang ajar karena gajinya (sudah) terlalu besar," tegasnya.
Menurut Fahri, masa depan pemberantasan korupsi ada di polisi bukan KPK. "KPK itu lembaga ad hoc," tegas Fahri.
Dia menambahkan, KPK tidak harus ada selamanya. Apalagi, ongkos membiayai KPK sangat mahal. Menurut Fahri, untuk membayar kurang lebih 1000 pegawai KPK negara mengeluarkan hampir Rp 1 triliun. Ini berbeda dengan ongkos membiayai kurang lebih 400 ribu anggota Polri dan puluhan ribu jaksa. "Kan tidak fair. Kalau mau istimewakan KPK, istimewakan juga polisi dan jaksa," katanya.
Dia mengatakan, gaji polisi dan jaksa yang ada di KPK berbeda dengan mereka yang ada di institusi Polri dan kejaksaan. "Coba kalau biaya operasionalnya sama. Ini KPK jemput orang pakai privat jet ke Amerika Latin sana ke tempat (pelarian) Nazaruddin. Tidak ada batasnya, karena sistemnya itu ad cost lumpsum. Biaya seperti ini juga di-cover negara," katanya.
Karena itu, kata Fahri, jangan terlalu menganggap KPK itu seperti malaikat. Jangan anggap semua yang dilakukan KPK itu hebat.
"Kalau begitu, pimpinan KPK saja suruh jadi presiden, Abraham Samad, BW (Bambang Widjojanto) jadi presiden. Itu orang-orang hebat kan?" sindirnya.
Bahkan, lanjut Fahri, kalau besok-besok misalnya Setya Novanto diganti, suruh saja Agus Rahardjo yang juga diduga terlibat e-KTP menjadi Ketua DPR. "Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menggantikan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Apa begitu cara berpikir kita? Kacau ini, tidak berpikir sistemik, (semua menganggap) KPK pasti jago nih, tidak ada yang brengsek. Nah, ini yang harus dievaluasi," katanya.
Lantas apakah kehadiran KPK sudah bisa membuat Polri dan Kejaksaan membaik sekarang ini? "Pasti sudah. Semua orang berubah," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ICW: Kasus Novel Sulit Diungkap dengan Cara Biasa
Redaktur & Reporter : Boy