Fahri Hamzah Merespons Kasus Eksekusi Mati TKI di Arab Saudi

Selasa, 20 Maret 2018 – 13:23 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dieksekusi mati di Arab Saudi kembali terjadi. Muhammad Zaini Misrin asal Bangkalan, Jawa Timur, telah dieksekusi pada 18 Maret 2018, dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya yang bernama Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.

Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra), Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/3), mengatakan bahwa kejadian ini sangat ironis.

BACA JUGA: Ayo ke Taman Nasional! Tunggu Apa Lagi

Apalagi, lanjut Ketua Tim Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI itu, ditengah-tengah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang sedang giat-giatnya disosialisasikan oleh DPR.

“Jangan sampai masyarakat menjadi pesimis dengan perlindungan tenaga kerja kita, yang seolah-olah (UU PPMI) enggak ada gunanya. Ini harus dijadikan momentum untuk perlindungan,” katanya.

BACA JUGA: Kapal Asing Pencuri Ikan Seharusnya Diberikan Kepada Rakyat

Menjawab pertanyaan, apakah pemerintah mengabai terjadinya peristiwa yang menimpa TKI itu, menurut Fahri hal tersebut suatu kegagalan komunikasi yang dilakukan pemerintah. Pemerintah harus segera membuat klarifikasi atas peristiwa tersebut.

“Kenapa gagal diplomasinya? Setahu saya, kalau dari awal memahami betul, mudah kok menjelaskannya. Sebab, kadang-kadang sumbernya karena kesalahpahaman. Dan banyak sekali kasus seperti ini, yang seharusnya bisa kita tangani,” tambah politisi PKS itu lagi.

BACA JUGA: Menara Masjid di Sentani Terancam, Begini Respons Polri

Fahri menilai pemerintah selama ini tidak mampu menggerakkan sumber daya yang dimilikinya, sehingga posisi tawar bangsa Indonesia sangat lemah dalam hal berdiplomasi. Padahal yang sudah-sudah, pemeintah bisa menyelamatkan TKI yang tersandung masalah hukum di tempat kerjanya.

“Pemerintah harusnya bisa meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk menunda eksekusi mati terhadap tenaga kerja kita. Apalagi, dalam iklim seperti sekarang harus bisa. Kalau tidak bisa, artinya kita yang lemah, jangan nyahin orang lain," pungkas Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Perlu Takut dengan Ide Khilafah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler