jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengalihkan alokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN kepada desa.
“RAPBN 2016 (Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2016, red) ada dana PMN sebesar Rp37 triliun. Kalau melihat progress report kinerja BUMN satu tahun terakhir yang cenderung merugi, saya sarankan dana tersebut dialihkan saja ke dana desa,” kata Fahri Hamzah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/10).
BACA JUGA: Komisi III Belum Agendakan Fit And Proper Test Capim KPK
Pengalihan dana itu, menurut Fahri, sangat bermakna untuk memenuhi janji Jokowi yang akan membangun Indonesia dari desa.
“Pak Jokowi kan janjinya Rp1,4 miliar per desa. Sekarang kalau tidak salah baru terpenuhi setengahnya. Paling tidak dicukupi saja dulu sampai Rp1 miliar per desa,” tegasnya.
BACA JUGA: Pembahasan RUU Tapera Hampir Final
Kalau APBN 2016 disalurkan ke PMN, menurut Fahri, ujung-ujungnya juga untuk menutupi utang-utang dan kerugian BUMN. “Nah, karena itu, kami meminta, mumpung masih ada waktu sampai tanggal 30 Oktober, Presiden Jokowi mencermati kembali RAPBN 2016 secara baik,” saran anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Barat ini.
Terkait pembahasan Fahri menjelaskan pada tanggal 29 Oktober RAPBN sudah harus selesai di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Artinya, waktu pembahasan di Komisi-Komisi DPR hanya sampai tanggal 28 Oktober.
BACA JUGA: Asal Transparan, PDIP Bakal Lebih Mudah Cari Sumbangan
“Praktis waktu yang tersisa di Komisi-Komisi hanya tanggal 27 dan 28 Oktober. Tinggal dua hari lagi.
Ia mengatakan RAPBN 2016 harus selesai di Sidang Paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober. “Kalau lewat dari pukul 00.00 WIB pada 30 Oktober, berarti RAPBN 2016 tidak bisa disahkan dan kembali kepada APBNP 2015,” ungkapnya.
Karena itu, politikus PKS ini mengingatkan Presiden Jokowi harus serius membahasnya karena menyangkut nasib rakyat.
Menurutnya, kita harus serius menunjukan kepada masyarakat bahwa politik anggaran kita ini memang akan bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi saat ini terlalu banyak isu kekinian yang perlu segera dijawab antara lain soal asap dan turunnya kesejahteran masyarakat,” pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HOREEE! Risma Tetap Bisa Ikut Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi