jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah angkat bicara soal hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan.
Fahri menilai hasil survei LSI jelas-jelas menggambarkan publik memberi kesempatan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan baik.
BACA JUGA: Hasil Survei Wacana Tunda Pemilu 2024, Begini Sikap Mayoritas Responden
"Apabila beliau (Jokowi, red) konsisten dengan jadwal pemilu sesuai konstitusi kita," kata Fahri Hamzah melalui layanan pesan, Kamis (3/3).
Diketahui, hasil survei LSI menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi lumayan tinggi.
BACA JUGA: Jangan Bangga Kepuasan Jokowi Tinggi, Persoalan Minyak Goreng Belum Ada Solusi
Namun, publik menolak usul penundaan Pemilu 2024 seperti yang disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Namun, kata Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu, cerita bisa berubah apabila Jokowi malah fokus pada angka kepuasan publik hasil atas kinerja presiden berdasar survei LSI.
BACA JUGA: Baswan Pantang Menyerah, Buaya Tidak Mampu Mengeluarkan Jurus Mautnya, Menegangkan
Terlebih lagi jika Jokowi sampai setuju menunda Pemilu 2024. Kemudian mengambil opsi memperpanjang masa jabatan presiden.
"Tentu itu awal dari masa depan buruk bagi seorang presiden," ujar Fahri Hamzah.
Dia berharap orang di sekitar Jokowi bisa membisiki kepala negara dengan masukan yang tepat. Setidaknya membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap konsisten menjalankan konstitusi.
"Jangan sampai orang-orang di sekitar presiden menjerumuskan presiden ke dalam lubang yang deritanya akan ditanggung presiden dan keluarganya selama-lamanya," beber Fahri.
Sebelumnya, temuan LSI menyatakan bahwa sebanyak 66,3 responden puas atas kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia sejak 2014.
Tercatat hanya 29,9 persen responden yang tidak puas atas kinerja Jokowi. Sisanya sebanyak 3,8 persen menyatakan tidak tahu.
"Tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66,3 persen," ungkap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat membeberkan temuan terbaru pihaknya, Kamis.
Namun, hasil survei yang sama menyatakan bahwa responden banyak yang menolak usul penundaan Pemilu 2024.
Sebanyak 70,7 persen responden menginginkan Presiden Jokowi tetap mengakhiri jabatan pada 2024.
Hanya 20,3 persen responden yang sepakat Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Sisanya 9 persen menyatakan tidak tahu.
Kemudian dalam survei yang sama menyatakan bahwa sebanyak 68,1 persen responden ingin Jokowi mengakhiri masa jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu dikaitkan dengan pemulihan ekonomi.
Sebanyak 24,1 persen responden menyatakan jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang demi memulihkan perekonomian akibat pandemi. Sisanya 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
Selanjutnya sebanyak 69,6 persen responden tetap ingin Jokowi mengakhiri jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu terkait pembangunan IKN Nusantara.
Sebanyak 22,3 persen responden merasa jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang karena harus memastikan pembangunan IKN Nusantara. Sisanya 8,1 persen menjawab tidak tahu.
"Berdasarkan temuan survei, penundaan pemilu bisa kami simpulkan ditolak oleh mayoritas warga," beber Djayadi.
Survei LSI berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan dilakukan pada periode 25 Februari-1 Maret 2024.
Ada 1.197 responden yang terlibat dalam survei tersebut dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.
LSI menggunakan metode simple random sampling dalam survei kali ini yang memiliki toleransi kesalahan ±2,89 persen. Tingkat kepercayaan survei tercatat sebesar 95 persen. (ast/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Aristo Setiawan