Jangan Bangga Kepuasan Jokowi Tinggi, Persoalan Minyak Goreng Belum Ada Solusi

Kamis, 03 Maret 2022 – 21:01 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak langsung bangga dengan temuan teranyar LSI karena persoalan minyak goreng belum selesai. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak langsung bangga dengan temuan teranyar Lembaga Survei Indonesia (LSI) berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan.

Terutama, setelah LSI membeber kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih tinggi.

BACA JUGA: Kepuasan Publik Tinggi, M Qodari Optimistis Jokowi 3 Periode

"Jadi naif kalau pemerintah bangga dengan survei kepuasan publik," kata Mardani melalui layanan pesan, Kamis (3/3).

Temuan LSI menyebutkan sebanyak 66,3 responden rupanya puas terhadap kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia sejak 2014.

BACA JUGA: Diamnya Jokowi Menyikapi Isu Penundaan Pemilu, Bisa Dianggap Persetujuan?

Tercatat hanya 29,9 persen responden yang tidak puas atas kinerja Jokowi. Sisanya sebanyak 3,8 persen menyatakan tidak tahu.

Survei LSI berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan itu dilakukan pada periode 25 Februari-1 Maret 2024 kemarin. 

BACA JUGA: Hasto Tuding Orang di Sekitar Jokowi Jadi Biang Ide Penundaan Pemilu

Ada 1.197 responden yang terlibat dalam survei tersebut dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

LSI menggunakan metode simple random sampling dalam survei kali ini yang memiliki toleransi kesalahan ±2,89 persen. Tingkat kepercayaan survei tercatat sebesar 95 persen.

Menurut Mardani, survei yang dilakukan LSI sebenarnya dipotret ketika rakyat dihantam dengan rentetan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng. 

Pada periode survei dilakukan, kata dia, ada juga kisruh soal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).

Oleh karena itu, Mardani mengingatkan pemerintah tidak boleh berleha-leha menyusul temuan survei. Penyelesaian masalah minyak goreng perlu diselesaikan segera.

"Hilang dan naiknya harga minyak goreng dan kisruh JHT membuat banyak masyarakat menderita dan kecewa dan hingga kini masalah minyak goreng tidak kunjung ada solusi," beber dia. (ast/jpnn)


Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler