jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ikut berkomentar terkait penggusuran Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara dan Rawajati di Jakarta Selatan.
Fahri mengaitkan hal itu pada teori bernegara. Di mana, bila warga negara sudah terlalu lama tinggal di suatu kawasan, wajib bagi negara memberinya surat pengakuan atas lahan yang dia huni.
BACA JUGA: Ahok Tuding Korban Penggusuran Rawajati Bermain Sandiwara
Penyelesaian kasus Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara dan Rawajati di Jakarta Selatan menurut Fahri, mestinya begitu.
Beri warga surat atas lahan dimaksud dan kalau ada pengembang yang butuh lahan itu, biar mereka berurusan dengan warga setempat.
BACA JUGA: Sikap Kasar Ahok Dikhawatirkan Ditiru Generasi Bangsa
"Salah satu tugas Negara dalam konstitusi adalah memberi tempat hidup dan pekerjaan yang layak bagi warganya. Ini malah Gubernur DKI Jakarta menggusur dan bikin warganya menganggur," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (2/9).
Menggusur warga dan mendirikan tembok-tembok di atas lahan bekas gusuran ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, adalah tindakan tidak benar.
BACA JUGA: Gaya Ahok Memimpin DKI Kok Mirip Gubernur Era Kompeni?
Mestinya kata Fahri, Ahok, melanjutkan cara-cara Jokowi saat menjadi gubernur saat memindahkan warga.
"Pak Jokowi mestinya tanggung jawab karena yang digusur Ahok itu rakyat yang telah memilih Jokowi jadi gubernur dan mengantarkannya jadi presiden," tegas Fahri.
"Saya mau katakan, ini tanah kan milik Tuhan dan dikuasai oleh Negara. Lalu Ahok menggusur rakyat. Dalam filosofinya, rakyat lebih penting dari negara, jangan dibalik-balik. Tanpa rakyat, negara tidak akan pernah ada," imbuhnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Usut Riwayat Warga Rawajati yang Mengaku Jadi Pengibar Bendera Pertama
Redaktur : Tim Redaksi