jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengembalikan mata pelajaran (mapel) Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Fahri menganggap hal itu merupakan bagian dari kegamangan pemerintah.
Menurut dia, mengajarkan civic education itu memang harus arus besar, tapi tidak harus PMP karena dikhawatirkan punya interpretasi totaritarian yang menganggap bahwa nantinya pemimpin negara itu tidak bisa disalahkan atau selalu benar komunalitas selalu mengalahkan invidualitas.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Sebut Jokowi Belakangan Ini Jadi Sering Marah
“Padahal, kan tidak selalu begitu. Yang benar adalah benar, meskipun dia minoritas. Yang salah adalah salah meskipun dia dominan dan mayoritas. Begitu cara berpikir dalam demokrasi,” katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11).
Karena itu, Fahri menilai pemerintah rupanya tidak mengalami kemajuan dalam menafsir pelajaran kewarganegaraan atau civic organization.
BACA JUGA: Rencana Menghidupkan Lagi PMP, MPR RI: Metodenya Disesuaikan
“Dalam masa transisi sebenarnya sudah dibuat juga kurikulum kewarganegaraan, itu saja dikembangkan lagi,” ungkap politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.
Selain itu, lanjut Fahri, dikembangkan lagi misalnya Televisi Republik Indonesia (TVRI) dikembangkan lagi menjadi beberapa televisi. Misalnya, salah satu channel-nya 24 jam soal film tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, sehingga konten-konten kewarganegaraan masuk di dalamnya.
BACA JUGA: Keakraban Fahri & Tompi setelah Twitwar soal Ratna Sarumpaet
“Jangan gelagapan kemudian bikin PMP yang lama dibalikin lagi. Itu kan seperti tidak maju pikirannya. Justru televisinya bertugas melakukan pendidikan kewarganegaraan,” paparnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini 3 Kriteria Guru Profesional untuk Pembelajaran Abad 21
Redaktur : Tim Redaksi