jpnn.com - jpnn.com - Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI menganalisis dugaan kasus penyadapan yang ramai dibicarakan usai persidangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Dia menilai, ada dua kemungkinan yang terjadi dalam kasus itu,
BACA JUGA: Fahri Hamzah Minta Jokowi Bikin Perpu soal Penyadapan
Pertama, adalah membeli atau menggunakan institusi penyadapan resmi yang diberikan kewenangan penyadapan oleh pemerintah atau undang-undang.
Bisa juga ada lembaga lain lembaga penjual komunikasi elit itu yang dimanfaatkan karena saat ini alat penyadap dijual secara bebas di mana-mana.
BACA JUGA: Rawan Penyadapan, Indonesia Butuh Pusat Intersepsi
Yang kedua, lanjut Fahri, Kemungkinan ada perusahaan yang membeli alat sadap di luar negeri, kemudian menjualnya kepada pihak lokal yang memerlukannya.
"Dan dalam kasus Ahok ini yang menyedihkan adalah cara-cara ini digunakan untuk dipakai. Jadi apa yang diungkapkan oleh lawyer Ahok di ruang sidang menurut saya itu satu indikasi kuat bahwa di Indonesia itu jual beli percakapan percakapan rahasia dari pejabat negara dan orang-orang penting itu dilakukan. Saya kira ini perlu kita waspadai," tegasnya.
BACA JUGA: Fahri Sebut Indonesia Darurat Penyadapan
Dengan dasar kondisi ini, politikus asal PKS tersebut mendesak agar Presiden Joko Widodo melanjutkan peraturan pemerintah (PP) tentang penyadapan, yang pernah dikeluarkan pada era SBY.
Tapi, saat itu PP sempat ditolak oleh MK karena dianggap harus peraturannya tidak di bawah perundang-undangan yang ada.
"Jadi lanjutkan saja (PP-nya), lalu kemudian bikin Perpu (peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan) karena sekarang ini kondisinya darurat penyadapan," tuturnya. (dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak SBY Pengin Bertemu Jokowi? Ini Saran Bang Masinton
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad