jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuturkan bahwa kesepakatan koalisi antara partai politik dalam mengusung calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) tidak mudah dilakukan.
Meskipun ada partai yang menyatakan sudah berkoalisi seperti Partai Gerindra dan Partai Demokrat hari ini, Fahri memandang itu baru penjajakan lebih teknis saja.
BACA JUGA: Honorer K2: PNS di Tangan Kami, Jokowi Dua Periode
Sebab, kata Fahri, ada hal laten yang mesti diperhatikan di Republik ini yaitu soal pembiayaan politik.
"Pilpres itu kalau nggak ada bohirnya (penyandang dana), nggak ada tukang bayarnya, ya nggak jalan," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (30/7).
BACA JUGA: Allahuakbar! Habib Salim jadi Imam, Prabowo Makmumnya
Menurut Fahri, memang undang-undang membolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat. Namun, kata dia, dalam kenyataannya dana itu tidak bisa terkumpul.
"Karena kelemahannya kelas menengah ke atas tidak berani ketahuan menyumbang. Kan itu yang terjadi," jelasnya.
BACA JUGA: Partai Belum Tentu Mengikuti Rekomendasi GNPF
Nah, kata dia, yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah siapa yang harus membiayai. Sebab, negara juga tidak ada pembiayaan untuk pasangan capres dan cawapres.
Menurut Fahri, bisa jadi karena negara tidak ada pembiayaan, maka orang-orang tertentu saja yang bisa masuk televisi, atau yang diiklankan.
"Karena yang lain itu uangnya tidak ada. Maka di antara yang paling berat dalam deal-deal ini adalah deal pembiayaan. Banyaklah dimensinya," paparnya.
Dia mengatakan, partai-partai yang sudah berkoalisi dan memutuskan pasangan capres dan cawapres pasti harus menemui bohir.
"Ya pasti. Makanya itu tidak ada itu cerita kosong-kosong. Makanya orang-orang seperti kami tidak ada cerita ngotot-ngotot, sebab kami tahu ada cerita pembiayaan," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Harus Ambil Alih Masalah BPJS Kesehatan
Redaktur & Reporter : Boy