jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri merasa tidak terima jika ada pihak yang menyinggung rakyat masih menghendaki Joko Widodo (Jokowi) tetap menjabat Presiden RI, sehingga mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) itu, indikator rakyat menghendaki Jokowi menjabat Presiden RI tidak jelas.
BACA JUGA: Soal Anggaran Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024, Faisal Basri Bilang Begini
"Alasan rakyat yang menghendaki, ukurannya apa? Rentan rekayasa tentu kami tahu," kata Faisal Basri dalam diskusi daring, Rabu (2/3).
Pendiri Pergerakan Indonesia (PI) itu mengatakan bahwa Jokowi selama ini tidak punya prestasi signifikan selama memimpin Indonesia.
BACA JUGA: Faisal Basri Sebut Pemerintah Biang Keladi Minyak Goreng Langka
Faisal menyebut dari sisi ekonomi, inflasi di Indonesia memang melambat pada era Jokowi. Namun, pertumbuhan ekonomi justru melambat.
"Makin lama Jokowi berkuasa, makin tercecer ekonomi," beber Faisal.
BACA JUGA: Jadi Salah Satu Tokoh dalam Petisi Tolak IKN Pindah, Faisal Basri Punya Alasan Kuat
Dia mengatakan rasio pajak selama kepemimpinan Jokowi juga terus turun. Ditambah, ujar Faisal, tumpukan utang yang makin menggunung dan beban bunga mencekik APBN.
Faisal juga menuturkan bahwa deindustrialisasi terus berlangsung, padahal industri ialah ujung tombak bagi penguatan kelas menengah.
"Oligarki kian mencengkram dan diiringi pelemahan pemberantasan korupsi dan demokrasi meredup," bebernya.
Sebelumnya, beberapa elite parpol mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Isu tersebut berawal dari ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.
Dia memakai sisi ekonomi sebagai alasan, sehingga menunda Pemilu 2024. Sedianya, pesta demokrasi bisa ditunda hingga dua tahun ke depan.
Isu itu kemudian disambut positif Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui berbagai pertimbangan, parpol yang terbentuk pada 1998 itu menyetujui usul menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).
Menurut pria asal Lampung itu, pertumbuhan yang ada saat ini masih berkisar 3 persen sampai 3,5 persen.
“Pun demikian masih banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Usaha-usaha yang berjalan juga belum pulih secara sempurna,” kata dia.
Kemudian, yang membuat pemilu bisa diundur ialah perkembangan situasi global. Konflik antara Rusia-Ukraina dikatakan akan berpengaruh pada situasi global.
Biaya pemilu yang besar dikatakan Zulkifli Hasan sebagai alasan keempat mengapai pemilu perlu diundur.
“Kenaikannya sangat besar,” ungkapnya. (ast/jpnn)
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan