jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menyebut polemik kelangkaan minyak goreng lantaran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
Menurut Faisal, kebijakan pemerintah dinilai kurang tepat sehingga membuat penyerapan CPO yang tadinya didominasi oleh industri pangan termasuk minyak goreng, kini bergeser ke industri biodiesel.
BACA JUGA: Jadi Salah Satu Tokoh dalam Petisi Tolak IKN Pindah, Faisal Basri Punya Alasan Kuat
"CPO jual ke perusahaan minyak goreng harganya menggunakan harga domestik, tetapi kalau jual ke perusahaan biodiesel harganya internasional. Otomatis pilih biodiesel, dan siapa itu yang buat seperti itu? Ya pemerintah. Jadi biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini adalah pemerintah," ungkap Faisal dalam diskusi virtual, Rabu (16/2).
Faisal menjelaskan komposisi pengguna CPO dalam negeri industri pangan 2019 sebesar 58,9 persen menurun dari tahun ke tahun hingga 2021 menjadi 48,4 persen.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Merasa Heran Terjadi Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia
Berbanding terbalik dengan komposisi pengguna CPO di industri biodiesel yang pada 2019 hanya 34,5 persen kemudian pada 2021 menjadi 40,1 persen.
"Di tahun ini diperkirakan masih akan naik menjadi 42,9 persen," ujarnya.
BACA JUGA: Hati-Hati Minyak Goreng Palsu, Pengusaha Kerupuk jadi Korban
Faisal mengungkapkan seharusnya pemerintah dapat melakukan cara untuk mengatasi lonjakan harga CPO, misalnya dengan dana stabilisasi minyak goreng.
Namun, pemerintah disayangkan tidak melakukan hal tersebut. Berbeda dengan industri biodiesel yang memperoleh subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).
"Masa tidak rela Rp 20 triliun untuk stabilisasi harga minyak goreng, mengapa yang namanya perusahaan biodiesel dapat ratusan triliun dari tahun 2015 sampai 2021. Rp 7 triliun dana subsidi minyak habis tidak dilanjutkan. Pelit ke rakyat," ungkap Faisal.
Dosen FEUI itu menjelaskan alokasi dana BPDPKS sangat jomplang, yakni dari Juli 2015 - Desember 2021 untuk subsidi biofuel mencapai Rp 110 triliun atau 79,04 persen.
Kemudian untuk peremajaan sawit rakyat hanya 6,6 ton atau 4,73 persen.
"Ini pemerintah, tidak ada keberpihakan ke rakyat. Ini dana rakyat 34 persen itu dari keringat rakyat. Siapa pengusaha-pengusaha sawit itu ada 22 yang menikmati subsidi biodiesel," ungkapnya.
Kondisi saat ini, menurut Faisal disebut sebagai diskriminasi terhadap harga CPO untuk industri biodiesel dan industri pangan.
"Saya tidak setujui jika kelangkaan minyak goreng akibat tingginya jumlah ekspor CPO Indonesia yang dinilai menyebabkan kelangkaan," tegas Faisal Basri.(mcr28/jpnn)
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Wenti Ayu