Fasilitas IMF Dekati Negara Berkembang

Selasa, 16 November 2010 – 12:43 WIB

JAKARTA-
Negara berkembang mendapat kuota tambahan dalam proses reformasi IMFDalam agenda KTT G20 11-12 November lalu, kuota tambahan diberikan pada emerging market, developing countries dan under-represented countries sejumlah enam persen

BACA JUGA: Empat Kota Besar Jadi Pilot Project FLPP

Hal itu mendorong keseimbangan antara negara maju dan berkembang.

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan, negara maju dan berkembang memiliki peta pembagian kuota
Nah, pada KTT G20 lalu kuota tersebut diperbarui berdasar perhitungan dan perkembangan perekonomian dari negara berkembang

BACA JUGA: Dana Pembiayaan Perumahan Rp1,6 T Cair

’’Tujuan akhir dari pembagian kuota itu untuk keberimbangan yang tegas mendekati fifty-fifty,’’ ucapnya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan.

Dia menguraikan, sebelumnya negara berkembang memiliki suara sebesar 39,5 persen
Karena disepakati ada pemindahan sehingga mendapat tambahan kuota sebesar enam persen menjadi 49,5 persen

BACA JUGA: DPR Pastikan Panggil Hatta Rajasa

Sedangkan dalam konteks Indonesia, kuota suara berubah dari 0,872 menjadi 0,975’’Reformasi lembaga keuangan khususnya IMF itu jadi pencapaian tidak kalah penting dalam rangkaian G20,’’ tandas dia.

Dikatakan, oleh karena kuota makin berimbang, potensi krisis ke depan akan makin mengutamakan kepentingan negara berkembangDan itu, sudah tercermin dari fasilitas dari IMFSalah satunya fasilitas Flexibel Credit Line yang diberikan makin mendekatkan dengan kebutuhan negara berkembang.  Yakni, persyaratan yang tidak memberatkan tapi malah memberi kemudahan serta mendorong akses dalam konteks perbaikan lembaga perbankan dan keuangan.

 ’’Dan itu bisa memperkuat struktur permodalan dan likuiditas di seluruh duniaIndonesia pun akan meningkatkan ituNamun itu tentu dengan pertimbangan bahwa negara sedang berkembang butuh pendekatan yang tidak harus sama dengan negara maju,’’ urai Mahendra.

Di sisi lain, lanjut dia, KKT juga menyetujui usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu pembangunan jadi bagian integralDikatakan Mahendra, isu pembangunan tidak bisa dilihat sebagai isu sampinganSebab, ketimpangan dalam pembangunan jadi salah satu sumber ketidakberimbangan pertumbuhan global’’Untuk menjalankan itu bukan komitmen dari negara berkembang saja, tapi butuh kerjasama dan dukungan berbagai pihak,’’ ucapnya(res)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Investor Taiwan Minat Bangun Pabrik CPO


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler