Fasilitas Timpang, Pos Lintas Batas RI-PNG Segera Dibuka

Senin, 17 November 2008 – 23:53 WIB
JAKARTA – Pemerintah akan segera membuka pos lintas Indonesia-Papua Nugini (PNG) pada Januari atau Februari tahun depanHanya saja, pos lintas batas yang akan diresmikan bersama oleh Presiden SBY dan Perdana Menteri PNG, Michael Somare Somare itu masih menyisakan permasalahan. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan, pada pertemuan antara delegasi RI dan PNG beberapa waktu di Papua Nugini, memang telah disepakati agenda mendasar menyangkut perbatasan RI-PNG.

"Tetapi yang prinsip adalah pembukaan pos lintas batas di Skowutu yang menghubungkan antara Panimo dengan Jayapura," ujar Mardiyanto kepada wartawan usai mengadakan pertemuan dengan jajaran Direktorat Jendral Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Depdagri, Senin (17/11) malam.

Hanya saja, kata Mardiyanto, masih terdapat masalah menyangkut rencana tersebut

BACA JUGA: Sengketa Pilkada OKI Disidang MK

Menurutnya, masih terdapat ketidakseimbangan antara fasilitas yang dibangung di wilayah RI, dengan fasilitas yang dibangung pemerintah PNG.

"Tetapi saya sudah sampaikan ke Menteri Dalam Negeri PNG, tidak perlu khawatir soal itu (ketimpangan fasilitas)
PNG bisa secara perlahan melengkapi

BACA JUGA: RZ Menangkan Gugatan

Yang penting pos lintas batas bisa segera dioperasionalkan," tandas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Pada kesempatan sama Mardiyanto juga menjelaskan, pembukaan pos lintas batas RI-PNG merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung masyarakat di wilayah perbatasan
"Jadi mudah-mudahan bisa segera diresmikan sesuai jadwal oleh Presiden (SBY) dan PM Somare," tukasnya.

Sementara Dirjen pemerintahan Umum Depdagri, Kausar AS mengatakan bahwa dalam rangka pembukaan pos-pos lintas batas darat antara RI dengan negara tetangga, Ditjen PUM terus mempercepat pelaksanaan survei garis batas darat antara RI dengan Malaysia, PNG dan Timor Leste

BACA JUGA: Parade Nusantara Batal Datangi Depdagri

"Ini untuk menetapkan pos-pos perbatasan yang dapat dilalui secara sah," ujar Kausar. 

Menurutnya, pemerintah juga terus memfasilitasi kerjasama sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan"Ditjen PUM pada 2008 dan 2009 juga telah memprioritaskan fasilitasi penyediaan sarana dan pra-sarana, serta mobilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan," urainya.(sam/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... OK Arya Tersangka Kasus Korupsi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler