jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Fathan Subchi sangat sulit mewujudkan kabinet pemerintahan tanpa ada peran pengurus partai politik. Hal ini disampaikan Fathan Subchi menanggapi pernyataan Joko Widodo yang menginginkan orang-orang parpol meletakkan jabatannya jika masuk dalam kabinet.
"Ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat di kabinet adalah tidak relevan dengan cita-cita mengawal stabilitas pemerintahan. Sebab stabilitas pemerintahan ditentukan oleh solid dan tidaknya dukungan di parlemen," kata Fathan Subchi, Minggu (10/8).
BACA JUGA: Ketum GP Ansor Bela Tim Transisi Bentukan Jokowi
Menurut dia, program-program unggulan pemerintah, termasuk juga usulan APBN dan RAPBN sangat mudah diganjal di parlemen dan pemerintahan tidak bisa berjalan dengan mulus. "Yang 'punya' parlemen adalah parpol, remote-nya ada ketum parpol dan fraksi di parlemen. Justru ketua atau pengurus parpol yang menjadi menteri akan memperkuat dukungan parlemen pada pemerintah," tambah Fathan.
Menurut Fathan Subchi, ide deparpolisasi di kabinet itu kerjaan orang-orang di sekitar Jokowi, termasuk tim transisi yang ingin meraih kekuasaan tanpa keringat apa pun, termasuk mendelegitimasi partai politik.
BACA JUGA: PKB Keberatan Jika Menteri Harus Lepas dari Parpol
"Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi," ujarnya.
Sebaliknya, imbuh Fathan, orang nonparpol tidak punya kekuatan dan pengalaman politik dan justru akan membebani presiden dan wakil presiden terpilih secara politik. "Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi hiruk-pikuk politik tanpa mengimplementasikan program-program unggulan pemerintah karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan parlemen," tegasnya.
BACA JUGA: Sikap Tegas Jenderal Moeldoko Terhadap Malaysia Diapresiasi
Dikatakan Fathan, pemikiran yang menyebutkan bahwa Ketua dan pengurus parpol tidak boleh menjadi menteri adalah sesat dan naif. "Faktanya, sistem presidensial kita tidak berlaku secara linier. Praktiknya semi parlementer. Di situlah peran parpol dan parlemen sangat menentukan," ujarnya.
Fathan menerangkan, PKB telah membuktikan komitmen berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu juga komitmen dukungan PKB terhadap Jokowi-JK untuk menyukseskan pemerintahannya sampai selesai.
"Kami sudah buktikan mendukung pemerintahan SBY selama 10 tahun, suka dan duka tetap dukungan itu solid, penuh komitmen, dan tanggung jawab sampai akhir pemerintahan SBY. Dan itu PKB menunjukkan contoh koalisi yang benar, tidak pernah mengkhianati dan tidak mencla-mencle," tegasnya. (fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IPW Desak Proyek Aneh Alkomsus Pam Capres Disetop
Redaktur : Tim Redaksi