PKB Keberatan Jika Menteri Harus Lepas dari Parpol

Tegaskan Punya Banyak Kader Berjam Terbang Tinggi Urus Organisasi

Minggu, 10 Agustus 2014 – 15:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa keberatan jika nanti kadernya yang dipilih untuk duduk di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus melepas posisi di partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu. Alasannya, tidak ada aturan yang mengharuskan menteri lepas dari partai politik.

Menurut Wakil Sekjen PKB,Jazilul Fawaid, partainya hanya mengacu pada konstitusi. Karenanya hal-hal yang tak diatur konstitusi sebaiknya tak dipaksakan untuk dikembangkan.

BACA JUGA: Sikap Tegas Jenderal Moeldoko Terhadap Malaysia Diapresiasi

“Saya berharap ide-ide yang tidak diatur dalam konstitusi tak dikembangkan karena menjadi kontraproduktif. Kami mendukung jajaran menteri Jokowi harus fokus pada tugasnya, tapi kami menolak ide itu (menteri terlepas dari parpol, red),” kata Jazilul, saat dihubungi, Minggu (9/8).

Diakuinya, memilih figur untuk duduk di kabinet memang menjadi hak prerogatif presiden. Namun, Jazil -sapaan Jazilul- meyakini fokus menteri tak akan terganggu hanya karena merangkap pengurus parpol.

BACA JUGA: IPW Desak Proyek Aneh Alkomsus Pam Capres Disetop

Ditegaskannya, menteri ibarat manajer atau direktur dalam sebuah perusahaan. Sementara mengurus parpol juga tidak sendirian. Sebab, parpol tidak hanya terdiri dari ketua umum dan sekretaris jenderal, tetapi juga ada wakil ketua ataupun wakil sekjen.

Jazil bahkan memastikan kader PKB punya jam terbang tinggi dalam hal mengurus organisasi. “Dengan jam terbang tinggi, kader PKB yang ditugaskan di eksekutif maupun legislatif tentu tetap profesional dan bisa menjalankan tugas dengan baik,” tegasnya.

BACA JUGA: PKB Tolak Keinginan Jokowi agar Menteri Lepas dari Parpol

Yang pasti, lanjut Jazil, PKB memiliki komitmen yang sama dengan Jokowi untuk mensejahterakan rakyat. Karenanya, PKB pun memiliki kader-kader yang siap duduk di kabinet dan bekerja untuk rakyat. “Kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin, rakyat pun hanya ingin menteri yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan,” tegasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perintah KPU Buka Kotak Suara Terindikasi Bermasalah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler