JAKARTA - Di tahun keempat kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo, sejumlah kalangan berpendapat masih perlunya perbaikan kinerja aparatur di sejumlah instansiHal ini terkait dengan berbagai pelayanan publik yang belum berjalan maksimal
BACA JUGA: Ratusan Penjepit Rel KA Hilang
Banyak pejabat yang tidak tepat memimpin instansi namun tidak bisa bekerja maksimalSekretaris Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta Taufik Hadiawan mengatakan, selayaknya pembenahan terhadap sumber daya manusia ditingkatkan
BACA JUGA: Polda: Perbaiki Keamanan Parkir Bandara
’’Kepala dinas, para walikota, maupun camat dan lurah, merekaMenurut Taufik, sisa setahun kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo harus diiringi dengan penempatan orang atau reposisi yang radikal
BACA JUGA: Waspadai PRT Tanpa Identitas
Sehingga segala bentuk pelayanan bisa terus diperbaiki’’Gubernur punya program yang pro rakyat, tapi tak mampu dijabarkan oleh pejabatnya,’’ tandas politisi Partai Gerindra itu.Khusus menyoroti kinerja para walikota, dirinya melihat tak satupun walikota yang bisa menyentuh ke masyarakatPadahal menjadi tugas dan tanggung jawab para walikota untuk mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di wilayah masing-masing’’Walikota harus sering turun ke masyarakat, supaya tahu aspirasi masyarakatnyaSupaya jadi contoh buat lurah dan camat,’’ imbuh Taufik.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago menilai bahwa birokrasi pelayanan di DKI masih banyak dikeluhkan oleh masyarakatArtinya, pelayanan oleh para birokrat belum terlihat kemajuannya’’Pelayanan masih sering error,’’ tutur dia.
Kondisi mental birokat yang dipimpinan Gubernur Fauzi Bowo, ambung Andrinof, hingga kini relatif rendahTidak sesuai dengan kondisi alokasi anggaran yang sangat besarHal ini terjadi lantaran proses rekrutmen masih sarat kolusi dan nepotisme“Mutasi atau promosi banyak kolusiSehingga kualitas rendah,” tandasnya.
Tak hanya itu, kata Andrinof, para pejabat di sebagian instansi Pemprov DKI juga kerap dominan dengan gaya birokratSehingga pelayanan tidak berjalan maksimal“Seperti mengurus administrasi misalnya, masih banyak terbentur oleh sikap pejabat yang arogan,” pungkasnya
Roda pemerintahan daerah tentunya akan berjalan bila didukung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang bekerja keras, dan penuh loyalitasDi antaranya, Dinas Pekerjaan Umum DKI yang terbukti sukses dalam pembangunan sejumlah infrastruktur seperti jalan layang non tol yang berfungsi mengurangi kemacetan, dan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) untuk mengatasi banjir
Selain itu, Dinas Sosial yang sukses dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)Melalui kerja keras Dinas Sosial, titik rawan PMKS di jalanan ibu kotadari sekitar 48 titik rawan PMKS pada 2010, saat ini berkurang hingga tinggal setengahnya
Kemudian, Dinas kebersihan berhasil menerapkan program Intermediate Treatment Facility (ITF) dan Sentra 3R (Reuse, Reduce and Recycle)Pengolahan sampah itu bisa menghasilkan listrik, kompos, dan barang bernilai ekonomis tinggi.
Sementara itu, untuk SKPD buruk berdasar penilaian Komsisi Ombudsman Republik Indonesia, yang merupakan badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat beberapa waktu lalu, terdapat SKPD/UKPD yang pelayanan baik, dan ada yang burukUntuk SKPD/UKPD yang buruk, diantaranya terkait pengajuan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Dkcapil, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas P2B(rul/wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Minta E-KTP Dihentikan
Redaktur : Tim Redaksi