Federasi Serikat Guru Menolak Pembelajaran Tatap Muka Januari 2021

Senin, 07 Desember 2020 – 06:39 WIB
Siswa belajar di kelas. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah daerah agar tidak mengizinkan sekolah memulai pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

Pasalnya, ada prediksi jumlah kasus Covid-19 imbas pelaksanaan Pilkada serentak, cuti bersama, liburan natal dan tahun baru, bakal meningkat tajam.

BACA JUGA: Kabar Baik untuk 9.495 Dosen dan Guru Honorer K2, Alhamdulillah

"Pemerintah daerah wajib menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di masa pandemi Covid-19;" kata Sekjen FSGI Heru Purnomo di Jakarta, Minggu (6/12).

Penundaan rencana pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, kata Heru, sangat penting terutama di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

BACA JUGA: 6 Rekomendasi FSGI agar PJJ Tidak Memakan Korban Lagi

FSGI, lanjutnya, memprediksi  akan terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan di provinsi, kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak, 9 Desember 2020.

Wilayah lain yang tidak menggelar Pilkada juga rawan mengalami kenaikan kasus, karena di bulan Desember ada kebijakan cuti bersama, liburan akhir tahun dan liburan Natal.

BACA JUGA: MD Jago Merayu, Sudah 5 Perempuan Mau Diajak ke Hotel, Lantas Kabur

"Membuka sekolah  tatap muka pada Januari 2021 harus  benar-benar mempertimbangkan kenaikan kasus pasca-pilkada dan liburan akhir tahun demi mencegah sekolah menjadi klaster baru penularan Covid-19. Jika kasus meningkat signifikan, pemerintah menunda dulu buka sekolah tatap muka di bulan Januari," bebernya. 

Pilkada serentak 2020 akan digelar di 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten di Indonesia. Libur sekolah di mulai 19 Desember 2020, hampir bersamaan waktunya dengan cuti bersama. 

Hasil pemantau FSGI di sejumlah daerah menunjukkan guru dan siswa yang terinfeksi Covid-19 angkanya cukup tinggi, yaitu 233 siswa dan 46 guru di 12 kabupaten/kota.

"Daerah yang menggelar Pilkada serentak  akan berpotensi terjadi juga penambahan kasus karena setelah Pilkada ada cuti bersama, liburan akhir tahun dan liburan natal," terangnya. 

Daerah yang tidak menggelar Pilkada pun juga berpotensi sama ketika liburan akhir tahun akibat cuti bersama, liburan sekolah dan natal secara signifikan berpotensi kuat terjadi penambahan kasus, karena terjadi pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lain;

Liburan bersama selalu diisi dengan berwisata ke destinasi wisata di berbagai wilayah, terjadi kunjungan wisatawan yang meningkat tajam, terjadi kerumunan manusia di lokasi wisata dan pastinya akan ada anak-anak yang diajak liburan ayah dan ibunya. 

"Apakah pengunjung akan patuh pada protokol kesehatan dan apakah infrastruktur di tempat wisata untuk adaptasi kebiasaan baru (AKB) sudah memadai?," tandasnya. (esy/jpnn) 

 


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler