jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan tidak hanya melaporkan harta kekayaan saat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/11). Momen ini juga dimanfaatkannya untuk membahas soal pencegahan korupsi.
"Kebetulan diterima pimpinan KPK, saya ingin menjadikan bagaimana mencegah yang bisa dilakukan oleh kementerian kami yang memiliki tugas melayani masyarakat," kata Ferry.
BACA JUGA: Kejaksaan Agung Jangan Membuat Tafsiran Hukum
Menurut Ferry, banyak permasalahan terkait dengan pertanahan. "Banyak masalah memang melibatkan stakeholder yang terlibat dalam pertanahan," ucapnya.
Saat ditanya apa yang akan dilakukan untuk mencegah korupsi terkait dengan benturan peraturan lahan, Ferry menjelaskan permasalahan itu bisa diatasi dengan koordinasi secara intens. Selain itu, harus ada satu kebijakan yang dikeluarkan.
BACA JUGA: 10 Menteri Plus 1 Wamen Sudah Laporkan Harta Kekayaan
"Ketika kita harus menggunakan data yang sama, berkaitan dengan tanah, hutan, tata ruang, saya kira kita menggunakan satu peta, one map policy jawabannya," tutur Ferry.
Mengenai kerjasama dengan KPK, pria berusia 53 tahun itu menambahkan pihaknya bisa memberikan data perizinan. Sehingga, KPK bisa menelusuri apakah ada pelanggaran dalam pemberian izin itu.
BACA JUGA: KPK Telusuri Kasus Haji Tahun Anggaran 2010-2011
"Komitmen kita memberikan data yang sebenar-benarnya, data yang seasli-aslinya, dan data yang valid kepada KPK. Sehingga, KPK bisa menemukan di mana titik pelanggaran," tandas Ferry. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Sarankan Ical Legowo Golkar Dipimpin Kader yang Lain
Redaktur : Tim Redaksi