jpnn.com - MUARO JAMBI - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti memandang konsep ekonomi Pancasila berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Naskah Asli adalah sistem yang paling tepat dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.
LaNyalla mengungkap hal itu pada Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan tema Benarkah Pasal 33 UUD 1945 Naskah Asli Mampu Mewujudkan Kemakmuran?, Senin (26/6).
BACA JUGA: BPIP Susun Dokumen Ekonomi Pancasila, Ini Tujuannya
Senator asal Jawa Timur itu memaparkan tiga kata kunci penting yang perlu digarisbawahi dalam konsep perekonomian yang dirumuskan para pendiri bangsa itu.
- Pertama, negara berdaulat penuh atas kekayaan yang terdapat di Indonesia.
- Kedua, ada pemisahan yang tegas antara public goods dan commercial goods serta irisan di antara keduanya.
- Ketiga, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan penghuni wilayah atau daerah, harus terlibat dalam proses usaha bersama.
"Ini adalah konsep perekonomian yang luar biasa, karena menggunakan mazhab ekonomi kesejahteraan dengan tolok ukur pemerataan, bukan tolok ukur pertumbuhan," ujar LaNyalla.
BACA JUGA: Anjuran LaNyalla Mattalitti untuk Pemuda Pancasila Jambi
Oleh karena itu, di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Naskah Asli, pasal tersebut dimasukkan di dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial.
"Sayangnya, sistem tesebut belum pernah dijalankan secara benar," ujar LaNyalla.
BACA JUGA: Sarasehan di Gresik, LaNyalla Bilang Desa Bisa Menjadi Kekuatan Ekonomi
Di era Orde Lama, Indonesia masih disibukkan dengan dinamika politik setelah Proklamasi, mulai dari agresi militer Belanda, perubahan-perubahan sistem ketatanegaraan, hingga pemberontakan di dalam negeri.
"Lalu apakah sudah diterapkan di era Orde Baru? Jawabnya tidak juga. Karena di era Orde Baru, pemikiran para pendiri bangsa ini hanya bertahan di periode awal kepemimpinan Presiden Soeharto," kata LaNyalla.
Menurut LaNyalla, setelah Presiden Soeharto terpilih kembali, konsep pertumbuhan ekonomi dan teori ekonomi Trickle Down Effect mulai disusupkan menjadi kebijakan Pemerintah Orde Baru.
"Knsep Trickle Down Effect adalah konsep yang memberikan kelonggaran kepada segelintir orang untuk menjadi kaya dan menumpuk modal, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi."
"Untuk menjadi kaya dengan jalan cepat, negara memberikan konsensi sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya tambang kepada orang per orang," tutur LaNyalla.
Dia pun menilai, kini tidak ada pilihan. Sistem bernegara harus kembali pada rumusan asli sistem bernegara dan sistem Ekonomi Pancasila.
Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jambi, Sayuti yang hadir sebagai narasumber sependapat dengan pernyataan LaNyalla.
Menurutnya, bangsa ini harus kembali kepada konsep Ekonomi Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 Naskah Asli.
Sayuti menyebut ada tiga poin penting dalam pengelolaan ekonomi, yakni:
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Pasal 33 adalah konsekuensi dari tujuan berdirinya negara Indonesia. Hal ini ditunjukkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-IV," tutur Sayuti.
Narasumber lainnya, yakni pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menambahkan, sejak bangsa ini berdiri, prinsip perekonomiannya selalu diganggu agar tak dapat diterapkan dengan baik. Indonesia diserang secara pemikiran sejak 1956.
"Sejak KMB (Konferensi Meja Bundar). Ada tiga hal penting kesepakatannya, yakni bayar utang dengan mata uang asing, bebaskan perusahaan asing beroperasi dan ketiga diwajibkan menjadi anggota IMF. Itu artinya Indonesia diserang secara moneter dan fiskal," kata Ichsanuddin.
Pada kesempatan itu Ketua DPD RI LaNyalla didampingi senator asal Jambi yakni M Syukur, Ria Mayang Sari, Elviana dan Sum Indra. Turut mendampingi senator asal Sulawesi Selatan Andi M Ihsan dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.
Dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hadir di antaranya Rektor Sulthan Thaha Saifuddin Prof Su'aidi, para dekan dan sejumlah mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Hadir pula para penanggap, yakni dari perwakilan Muhammadiyah dan KADIN. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan