jpnn.com, JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) mengimbau semua pihak untuk lebih bijak dan jernih melihat permasalahan untuk menyikapi tarik ulurnya permasalahan honorer K2 dan nonkategori
Di sisi lain sebaiknya pemerintah lebih terbuka menerima masukan dan tuntutan tenaga honorer. Karena ini menyangkut nasib dan kehidupan keluarga mereka.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2 tak Kompak soal Ahok di Bursa Calon MenPAN RB
"Faktanya kesejahteraan tenaga honorer memang di bawah standar hidup layak dan masih jauh di bawah UMR. Diperparah lagi belum adanya komitmen dan keseriusan pemerintah untuk membuat sebuah formulasi kebijakan dan skenario penyelesaian tenaga honorer secara nasional," kata Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi kepada JPNN, Jumat (6/7).
BACA JUGA : Kepala BKN: Kalau Semua Honorer Masuk, Pusing Saya
BACA JUGA: Menyumpahi Kepala BKN dan Pejabat Kemenpan, Honorer : Seperti Orang Gak Punya Hati !
FHI meminta dan mendesak Presiden Jokowi untuk secara serius dan berkomitmen menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
Dan itu harus dimulai dengan upaya Jokowi memasukkan sebagai agenda dan skala prioritas 100 hari kerjanya pascadilantik menjadi presiden untuk periode kedua ini.
BACA JUGA: Pembina Honorer Sebut 6 Tokoh Ini Layak jadi MenPAN RB
FHI, lanjut Hasbi, siap bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pusat untuk secara bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional.
BACA JUGA : Menyumpahi Kepala BKN dan Pejabat Kemenpan, Honorer : Seperti Orang Gak Punya Hati !
Itu sebabnya, kata dia, perlu ada ruang dialog dan diskusi untuk menyamakan persepsi sehingga ada sebuah rumusan dan formulasi kebijakan sebagai solusi untuk mengakhiri permasalahan tenaga honorer.
"Ini harus dilakukan agar ke depan tidak ada lagi permasalahan tenaga honorer di dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia," tutupnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bhimma Sebut 30% Honorer yang Lolos CPNS 2013 Adalah Bodong
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad