JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) kembali merilis data pemborosan uang rakyat di DPR, berdasarkan kajian terhadap anggaran internal dewan untuk kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2016.
"DPR tidak efisien dan efektif dalam perencanaan anggaran, hal itu ditunjukkan dengan anggaran wajib yang selalu berulang setiap tahun dan tidak wajar," kata Manajer Advokasi FITRA, Apung Widadi, saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/1).
BACA JUGA: KemenPUPR Minta Pemda Dukung Kebijakan Hunian Berimbang
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan kinerja DPR. Dimana sepanjang 2014-2015 kemarin, tidak memuaskan dimata masyarakat. Buruknya kinerja DPR bisa dilihat dari target legislasi yang tidak tercapai, fungsi penganggaran yang masih cenderung transaksional di badan anggaran (Banggar), hingga lemahnya fungsi pengawasan.
Di sisi lain, bukti kinerja buruk DPR yang terus berlanjut adalah, saat ini pada APBN tahun 2016, elite politik di Senayan berhasil memborong proyek pembangunan komplek DPR, yang terdiri dari gedung, alun-alun demokrasi, klinik. Semua itu masuk dalam anggaran internal DPR dan dikelola Sekjen.
BACA JUGA: Keluarga Korban Pertimbangkan Gugat Kemenkes
"Padahal belum ada dokumen perencanaan resmi dari arsitek, kementerian PU ataupun belum ada Amdal dan izin dari Pemprov DKI Jakarta," ujar Apung.
Di antara anggaran itu adalah komplek mewah gedung DPR tahun 2016 , terdiri dari pembangunan gedung dianggarkan Rp 480.162.750.000, pelaksanaan konstruksi alun-alun demokrasi sebesar Rp 68 miliar lebih, perencanaan konstruksi Rp 9,1 miliar, manajemen konstruksi Rp1,7 miliar dan poliklinik DPR Rp10 miliar lebih.
BACA JUGA: Langkah Menteri Ganteng Ini Dinilai Aneh Bin Ajaib
"Jika ditotal maka proyek pembangunan komplek mewah DPR tahun ini mencapai Rp 570 miliar. Dan akan selalu bertambah tahun depan dengan mekanisme anggaran multiyear hingga 2019," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN-Pertamina Sepakati Harga Uap dan Listrik Panas Bumi
Redaktur : Tim Redaksi