Foke Tekan Pejabat DKI

Tindaklanjuti Warning SBY, Beri Waktu Dua Bulan Perbaiki Kinerja

Jumat, 25 Februari 2011 – 10:15 WIB

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta langsung tancap gas menindaklanjuti warning Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait upaya menuntaskan kemacetan di kawasan ibukotaSeluruh kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan unit kerja di lingkungan Pemprov DKI dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan berbarengan dengan pelantikan pejabat eselon II di Balaikota, kemarin

BACA JUGA: Pro dan Anti Nurdin Nyaris Bentrok



Tidak hanya soal kemacetan yang harus ditangani secara serius, tapi juga seluruh persoalan yang ada di Jakarta yang menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD dan unit kerja
Dalam waktu dua bulan ke depan, dia menekankan, seluruh SKPD harus menunjukkan progres yang menggembirakan.

”Dalam dua bulan harus ada laporan progres kinerja yang terukur yang dilaporkan kepada gubernur dan wakil gubernur,” ujar Foke, sapaan Fauzi Bowo

BACA JUGA: LSM Beber Kecurangan Panitia Lelang Reklame

Percepatan pembangunan harus dilakukan untuk mengejar sisa waktu sebelum RPJMD (rencana penbangunan jangka menengah daerah) habis pada 2012 mendatang
Seluruh pejabat diimbau untuk fokus terhadap tanggungjawab yang dipikulnya

BACA JUGA: Usul Rusun di Kampung Apung

Setiap program harus diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tepat sasaranMengingat seluruh beban kerja, alokasi sumberdaya sudah terprogram sejak awalSelain mengejar target realisasi, Foke juga mengingatkan seluruh pimpinan SKPD untuk tidak mengabaikan kualitas output hasil pembangunan sebagai indikator utama kualitas kinerja Pemprov DKI.

Dijelaskan Foke, dalam paruh pertama pelaksanaan RPJMD, Pemprov DKI telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meletakkan pondasi pembangunanSeperti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan pelayanan kepada masyarakat di seluruh bidang dan level pemerintahan, serta mengebut program prioritas yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat banyak

Dalam bidang administrasi dan managemen pengelolaan keuangan, Pemprov juga telah memperbaiki manajemen keuangan daerah yang mampu mendorong peningkatan penerimaan daerahSelain juga menerapkan prinsip penghematan dalam pengeluaran, termasuk efisiensi belanja aparatur yang kemudian dialihkan untuk belanja publik.

“Oleh karena itu, dalam sisa waktu efektif periode RPJMD DKI saat ini, tiap pimpinan SKPD termasuk pejabat baru yang dilantik harus berani dan lakukan percepatan pembangunan,” ungkapnya.

Terkait penuntasan masalah kemacetan, dalam waktu dekat akan direalisasikan sistem contraflow pada jalur buswaySaat ini kajian teoritisnya telah dibuat Dinas Perhubungan dan Polda Metro JayaDipastikan Maret mendatang akan melakukan ujicoba di lapangan

Menurut Ketua Komisi B Selamat Nurdin, warning dari Presiden SBY yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo itu sangat tidak masuk akalMengingat deadline 2020 kemacetan harus bisa dituntaskan melebihi batas waktu kepemimpinan Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI

“Dari sisi waktu untuk menuntaskan kemacetan sangat tidak masuk akalKalau mengurangi macet itu baru masuk logika dengan dibangunannya angkutan masal dan pembatasan kendaraanMisalnya MRT terbangun 2016, apa masalah kemacetan selesai, siapa yang jaminYang perlu dipertanyakan, kenapa Foke diberi deadline sampai 2020, sementara 2012 masa jabatannya sudah habis,” katanya(aak)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DKI Siap Rebut Juara KB Nasional


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler