JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan&RB) EE Mangindaan mensinyalir adanya modus akal-akalan yang dilakukan kepala daerah dalam menentukan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan ke pemerintah pusatDisinyalir, dalam menentukan formasi CPNS, kepala daerah lebih memikirkan sanak keluarganya dan para anggota tim suksesnya saat maju di pemilukada
BACA JUGA: Polisi Tak Punya Sadapan, Bibit-Chandra Makin Aman
Mangindaan memberi contoh, bila sanak keluarga dan anggota tim seksesnya itu lebih banyak berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, maka formasi CPNS yang diajukan didominasi kebutuhan tenaga sarjana hukum
BACA JUGA: Jabatan Jaksa Agung Tak Dibatasi Usia
Yang jadi masalah jika tujuannya agar keluarganya jadi PNS," ujar Mangindaan kepada JPNN, Jumat (13/8).Akibatnya, lanjut mantan Gubernur Sulut itu, tenaga aparatur yang dihasilkan tidak berkualitas, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak bisa mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah) karena daya inovasinya minim
BACA JUGA: Patrialis Yakin ICW Tetap Netral Soal BW
Caranya dengan mengusulkan formasi CPNS yang gemuk agar dapat dana transfer DAU dari pusat dalam jumlah besarPadahal, DAU itu antara lain untuk menggaji PNS."Kondisi ini sudah berlangsung lama dan tetap terjadiAkibatnya, daerah tidak punya inisiatif untuk mengembangkan potensi daerahnya baik SDM maupun SDA-nya untuk meningkatkan PAD," terangnyaPenambahan PNS, menurut politisi dari Partai Demokrat itu, harusnya menjadi investasi bagi daerah dan bukan menambah beban negara
Mangindaan mendorong kepala daerah agar tidak sembarangan mengajukan formasi kebutuhan PNS"Tinggalkan pemikiran lama bahwa banyak PNS banyak DAUPemda harus berpikir bagaimana investasi (PNS, red) yang sudah ditanamkan itu bisa menghasilkan PAD tinggi," tandasnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Buka Bersama dengan Keluarga Pejuang
Redaktur : Tim Redaksi