"Pengukuran kemampuan daerah membayar gaji dilihat dari APBD-nya
BACA JUGA: Rp 500 juta Untuk Jebloskan Bibit-Chandra
Berapa sih PAD yang dihasilkan? Kalau PAD-nya banyak, berarti daerahnya tidak kesulitan membayar," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), EE Mangindaan, kepada JPNN, Jumat (19/2).Bagi daerah yang usulannya banyak tapi APBD-nya sedikit, dikatakan Mangindaan lagi, pusat akan memperkecil kuotanya
Mangindaan pun menyoroti perilaku pemda yang menjadikan PNS sebagai 'ladang' untuk mendapatkan dana lebih
BACA JUGA: Hatta Radjasa jadi Ikut Takut
Asumsinya, jika PNS banyak, maka DAU yang akan digelontorkan pusat juga banyakBACA JUGA: Pertamina Didemo Lagi Soal Zatapi
PAD-lah yang harusnya menjadi sektor penerimaan utama daerah," ucapnya pula.Meski jumlah PNS di Indonesia sangat gemuk, namun menurut Mangindaan, pusat masih tetap akan membuka penerimaan CPNSAlasannya, setiap tahunnya ada banyak PNS yang pensiun, berhenti atau diberhentikan, meninggal, dan lain sebagainyaSelain itu katanya, untuk meningkatkan PAD, daerah juga membutuhkan aparatur yang profesional.
"Posisi itulah yang diisiJadi normatifnya, penambahannya tidak seberapaKarena antara yang diterima dan posisi kosong hampir seimbang," ujarnya.
Sebelumnya, Hamid Paddu, pakar otonomi daerah (otda) dari Universitas Hasanuddin, menghimbau kepada Kementerian PAN & RB untuk tidak mengalokasikan kuota CPNS setiap tahunnyaAlasannya, dengan penambahan CPNS, maka anggaran pembangunan jadi tergerus untuk belanja pegawai.
Hamid menyatakan bahwa porsi anggaran di daerah tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatMalah katanya, ada kecenderungan daerah-daerah mengajukan jumlah CPNS besar, agar bisa meningkatkan DAU-nya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Kirim Penyidik ke Ditjen Pajak
Redaktur : Tim Redaksi