Formasi CPNS Sesuai Kemampuan Daerah

Jumat, 19 Februari 2010 – 17:37 WIB
JAKARTA - Meski pemerintah daerah diberikan peluang untuk terus mengusulkan kebutuhan PNS, namun pemerintah pusat akan memperketat penyusunan formasinyaSalah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kemampuan daerah dalam membayar gaji PNS.

"Pengukuran kemampuan daerah membayar gaji dilihat dari APBD-nya

BACA JUGA: Rp 500 juta Untuk Jebloskan Bibit-Chandra

Berapa sih PAD yang dihasilkan? Kalau PAD-nya banyak, berarti daerahnya tidak kesulitan membayar," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), EE Mangindaan, kepada JPNN, Jumat (19/2).

Bagi daerah yang usulannya banyak tapi APBD-nya sedikit, dikatakan Mangindaan lagi, pusat akan memperkecil kuotanya
Sedangkan yang APBD-nya besar, pemerintah pun akan memberikan kuota lebih besar, dengan catatan pemda setempat memang membutuhkan tenaga PNS tersebut.

Mangindaan pun menyoroti perilaku pemda yang menjadikan PNS sebagai 'ladang' untuk mendapatkan dana lebih

BACA JUGA: Hatta Radjasa jadi Ikut Takut

Asumsinya, jika PNS banyak, maka DAU yang akan digelontorkan pusat juga banyak
"Itu salah

BACA JUGA: Pertamina Didemo Lagi Soal Zatapi

PAD-lah yang harusnya menjadi sektor penerimaan utama daerah," ucapnya pula.

Meski jumlah PNS di Indonesia sangat gemuk, namun menurut Mangindaan, pusat masih tetap akan membuka penerimaan CPNSAlasannya, setiap tahunnya ada banyak PNS yang pensiun, berhenti atau diberhentikan, meninggal, dan lain sebagainyaSelain itu katanya, untuk meningkatkan PAD, daerah juga membutuhkan aparatur yang profesional.

"Posisi itulah yang diisiJadi normatifnya, penambahannya tidak seberapaKarena antara yang diterima dan posisi kosong hampir seimbang," ujarnya.

Sebelumnya, Hamid Paddu, pakar otonomi daerah (otda) dari Universitas Hasanuddin, menghimbau kepada Kementerian PAN & RB untuk tidak mengalokasikan kuota CPNS setiap tahunnyaAlasannya, dengan penambahan CPNS, maka anggaran pembangunan jadi tergerus untuk belanja pegawai.

Hamid menyatakan bahwa porsi anggaran di daerah tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatMalah katanya, ada kecenderungan daerah-daerah mengajukan jumlah CPNS besar, agar bisa meningkatkan DAU-nya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Kirim Penyidik ke Ditjen Pajak


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler