jpnn.com - JAKARTA--Forum Honorer Indonesia (FHI) terus bergerak melakukan penyisiran data honorer bodong. Satu persatu daerah kabupaten/kota mulai menemukan pemalsuan data yang dilakukan oleh pimpinan SKPD maupun BKD.
Data ini, menurut Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi akan disampaikan kepada pemerintah sebagai data pembanding.
BACA JUGA: Kapolri Endus Politik Uang di Kampung-kampung
"Kita harapkan seluruh Korwil/Korda FHI dan organisasi yang mendukung perjuangan FHI agar segera menyampaikan data lapangan yang valid," kata Hasbi kepada JPNN, Selasa (18/3).
Anas Mutaqqin, Ketua FHI Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan data honorer K2 bodong dan asli. Dari data yang dimilikinya, di Blora ada 42 orang honorer K2 yang dimarkup masa kerjanya dan 12 orang nyata-nyata bodong.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Enggan Komentari Pencapresan Jokowi
"Data sesuai SE MenPANRB No 5 Tahun 2010 jumlahnya 1793. Saat ini menjadi 1.805 orang. Ini karena indikasi permainan dari kepala BKD. Sedangkan yang markup masa kerja biar masuk data base ada 42 orang, mereka rata-rata guru SD," ungkapnya.
Data ini, lanjut Anas, akan diserahkan ke FHI pusat untuk disatukan dengan dokumen daerah lainnya. "Kami tidak mau menyerahkan ke kepala BKD atau pejabat daerah karena nanti tidak ditindaklanjuti," terangnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Suap Bansos Bandung, KPK Panggil Ketua Pengadilan Tinggi Jabar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa Kejaksaan, Elda Batal jadi Saksi untuk Bos Indoguna
Redaktur : Tim Redaksi