JAKARTA - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menghentikan bentuk diskriminasi di sektor ekonomi dan perbankan di tanah PapuaSelain itu, pemerintah juga diminta mengeluarkan regulasi yang memberikan otoritas penuh kepada pengusaha atau pelaku usaha yang orang asli Papua.
Hal tersebut disampaikan tokoh-tokoh Papua di Jakarta dari Forum Papua Bangkit (FPB) di tengah-tengah pendeklarasian ’Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua’ oleh FPB, Jumat (2/12) di Jakarta
BACA JUGA: Jangan Sepelekan Ideologi Pancasila
”Kalau permohonan kami ini diabaikan, maka lepasnya Papua hanya tinggal menghitung hari saja,” tegas Koordinator FPB, Hengky Jokhu.Dia membeberkan, pendekatan keamanan dengan metode represif yang dilakukan aparat kepolisian dan tentara dalam waktu dekat akan mencapai puncaknya dengan pembalasan hebat dari rakyat Papua
BACA JUGA: Penghijauan Melalui Sentuhan Perempuan
Hari ini contohnya, di beberapa kampung di Jayapura sedang ada sweeping besar-besaran menyusul terlukanya seorang polisi,” katanyaMestinya, kata dia, harus dicari akar masalahnya, tapi bukan dengan cara represif
BACA JUGA: Abraham: Saya Biasa Hadapi Koruptor
Sebab faktanya 80 persen rakyat Papua sampai hari ini masih hidup dalam kemiskinan”Ini masalah ekonomi,” paparnya.Disampaikannya pula, pemikiran lepas dari NKRI sudah menjangkiti sebagian besar rakyat Papua”Mereka pikir, dan saya juga berpikir, kalau lepas dari NKRI maka saya bisa kaya seperti Aburizal Bakrie, seperti Surya Paloh dan lain-lain ituPemikiran ini karena kemiskinan, 80 persen rakyat Papua ras melanesia itu tidak bisa menghidupinya kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari,” terangnya lagi.
Menurutnya, terkait perayaan 50 tahun bangsa Papua, pemerintah pusat secepatnya pula menjamin kebebasan, aksebilitas dan jaringan sepenuhnya bagi setiap orang asli Papua pada sumber ekonomi dan perbankan”Terus terang, segenap rakyat Papua menyadari berintegrasi dalam NKRI agar menjadi tuan di atas negerinya saat ini praktis tinggal mimpi,” imbuh pria yang menyandang titel S2 dan S3 ini.
Sedangkan penasehat FPB John P Menanty mengatakan hak representasi politik rakyat Papua di DPR/DPD RI diberikan pada orang Papua asli, khususnya kursi DPR RI daerah pemilihan Papua dan Papua Barat dari Fraksi Partai DemokratKeterwakilan orang asli Papua di DPR dan DPD RI sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika
”Kami sangat sedihtidak ada anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat bicara Papua, baik dari politik, ekonomi maupun budayaSebab semua anggotanya bukan asli PapuaBeda dengan Partai Golkar, dimana kadernya berasal dari Papua dan vocal menyuarakan kepentingan PapuaTapi mereka di Fraksi Demokrat itu hanya bisnisman yang hanya mengatur dan bagi-bagi proyek dengan bupati setempat,” terang Jhon blak-blakan.
Dia mengusulkan pemerintah pusat segera merealisasikan program 1.000 enterpreneur Papua setiap tahunnya, dengan metode afirmasi dan proteksi bagi orang Papua di sektor ekonomiPemerintah wajib memberi ruang partisipasi yang luas dan berkeadilan bagi pelaku usaha orang asli Papua di sektor ekonomi
”Pemerintah pusat harus menjamin masyarakat Papua ras Melanesia tidak berintegrasi dalam NKRI untuk menjadi budak atau jongos bagi non-Papua,” pungkasnya seraya meminta pemerintah menetapkan momentum perayaan 1 Desember 2011 sebagai tonggak kebangkitan ekonomi masyarakat asli Papua(ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Janji Garap Kasus Kakap
Redaktur : Tim Redaksi