JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan saat menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2011 ke DPR banyak memaparkan kinerja pemerintah di bidang ekonomi yang terus meningkat sekalipun harus melewati masa-masa sulitNamun menurut Fraksi PDIP di DPR, pidato SBY tak lebih sekedar retorika belaka.
Dalam jumpa pers Fraksi PDIP untuk menanggapi nota keuangan pemerintah, Senin (16/8), Ketua I FPDIP, Puan Maharani, menyatakan, jika dilihat sekilas jumlah RAPBN 2011 memang meningkat karena jumlahnya mencapai Rp 1.200 triliun
BACA JUGA: Jafar Pimpin Fraksi, Anas Siapkan Evaluasi
"Tetapi angka defisitnya juga bertambahBACA JUGA: DPR Minta Mbak Tutut Berdamai
Putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu menegaskan, SBY dalam pidatonya juga tidak memberi gambaran jelas tentang strategi yang akan ditempuh
BACA JUGA: Empat Gugatan Pilkada di Sulut Antri di MK
Puan mencontohkan, kenaikan gaji PNS sebesar 10 persen seakan-akan memang menggembirakan"Tetapi apa kenaikan 10 persen itu bisa mencukupi untuk PNS dengan kondisi yang terjadi hari ini, di mana barang kebutuhan pokok juga melonjak," ucapnya
Penilaian serupa juga dilontarkan politisi PDIP di Komisi Keuangan DPR, Hendrawan SupratiknoMenurutnya, harus diakui bahwa gaji PNS ini lebih rendah daripada kebutuhan riil"Makanya banyak makelarMarkus dan makelar itu merupakan bukti otentik dari pegawai negeri yang gajinya kecil," ulas Hendrawan.
Namun demikian Hendrawan juga mengakui, dilihat dari nota keuangan pemerintah di RAPBN 2011 yang disampaikan Presiden SBY ke DPR memang menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah agar pertumbuhan perekonomain dapat bergerak cepatNamun Hendrawan juga mencatat bahwa postur RAPBN masih saja bergantung pada hutang
"Kita tidak bisa lepas dari kecandunan dan ketergantungan dari hutangYang menarik, untuk bunga hutang saja Rp 116 triliunItu lebih besar dari kesehatan dan pertahananItu baru cicilan bunga, belum cicilan pokoknya," ucap Hendrawan.
Lebih lanjut Hendrawan juga mempersoalkan strategi pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh pemerintah"Yang saya khawatirkan, kita sedang mengulangi ritual yang sama dengan era Pak Harto, dengan 24 tahun ke depan kita mencapai krisi yang sama karena tidak ada perubahan strategi kita kepada hutang dan pengelolaan SDA," tukasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator Senang Dapat Pengakuan
Redaktur : Tim Redaksi