JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menagih janji pemerintah untuk menggenjot pembangunan infastrukturKetua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo, menyatakan, perbaikan infrastruktur merupakan janji politik pemerintah yang harus selalu ditagih.
Hal itu disampaikan Tjahjo di gedung DPR RI, Selasa (22/3), dalam jumpa pers tentang Seminar Nasional Transportasi oleh FPDIP DPR
BACA JUGA: PKS Nilai Sikap Kritisnya Sebabkan Isu-isu Miring
"Infrastruktur ini program pemerintah dan itu berdasarkan janji kampanye (pasangan SBY-Boediono)Sebenarnya, kata Tjahjo, pemerintah telah gagal memenuhi janjinya untuk memperbaiki infrastruktur transportasi
BACA JUGA: MPR Desak DPD Ajukan Draft Amandemen V UUD
Hal itu bisa dilihat dari buruknya pengelolaan infrastruktur di tanah air."Transportasi kereta api dan transportasi laut malah semakin menurun
BACA JUGA: Ketum PPP Jangan Merangkap Menteri
Kasus Merak (antrean panjang karena kekurangan kapal penyeberangan) jelas menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah," ucapnya.Tjahjo juga mencermati bahwa selama ini tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam masalah infrastruktur"Pemerintah itu satu, tak dilihat pusat atau daerahArtinya ini persoalan tak ada koordinasi," ucapnya.
Kegagalan pemerintah memenuhi janjinya itu juga bisa dilihat dari tidak meratanya pembangunanTjahjo menyebut adanya kesenjangan alokasi keuangan pusat dan daerah sebagai bukti tidak meratanya pembangunan
Seharusnya, kata Tjahjo yang juga Sekjen PDI Perjuangan itu, ukuran penetapan dana jangan hanya karena jumlah penduduk saja"Tapi juga harus dilihat luas wilayahnyaAlokasi anggaran untuk Kabupaten Bogor dengan Maluku jelas sangat jauh berbedaPadahal kalau lihat kondisi wilayahnya jauh," ulasnya.
Sementara APBD DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai Rp 66 triliun dalam 3 tahun terakhir, dianggap Tjahjo tak banyak membawa dampak dalam hal infrastruktur"DKI adalah contoh anggaran besar termasuk dalam hal infrastruktur yang tak banyak membawa hasil," tudingnya.
Rencananya, Kamis (24/3) lusa FPDIP akan menggelar Seminar Nasional Transportasi dengan menghadirkan sejumlah pakar, akademisi dan praktisiDi antaranya adalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Dirjen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan Tunjung Inderawan, guru besar ekonomi Universitas Indonesia Prof Dr Emil Salim, serta dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Tidak Dilibatkan di Kesepakatan Setgab
Redaktur : Tim Redaksi