PKS Tidak Dilibatkan di Kesepakatan Setgab

JAKARTA - Kesepakatan untuk tidak saling serang dalam hubungan Sekretariat Gabungan (Setgab) telah terjadiNamun, terjadi keganjilan dalam keputusan

BACA JUGA: Laode Kirim Sms ke Presiden SBY

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu anggota koalisi merasa tidak dilibatkan atau diberi tahu atas sejumlah poin kesepakatan baru Setgab koalisi.

"Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi kepada PKS," kata Anis Matta, Sekretaris Jenderal DPP PKS di gedung parlemen, Jakarta, Senin (21/3/2011).

Menurut Anis, PKS tidak pernah menerima undangan surat, telepon untuk membahas kesepakatan baru dalam SetgabDisebutkan, bahwa Setgab menyepakati moratorium koalisi dengan tidak lagi saling serang di anggota koalisi

BACA JUGA: Usung Amandemen, DPD Ingin Bisa Usung Impeachment

Anis sendiri mengaku tidak risau atas tidak dilibatkannya PKS dalam pembuatan keputusan"PKS tidak punya masalah, negara kan tidak bubar," sebutnya.

Apakah ini upaya pihak lain untuk menjauhkan PKS dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?  Anis tidak tahu pasti

BACA JUGA: Munas Tandingan PPRN Dianggap Liar

Namun, selama ini terlihat bahwa ada pihak-pihak yang terus menerus melakukan provokasi kepada SBYIni disebabkan banyaknya orang di sekeliling SBY yang memiliki kepentingan berbeda"Tapi PKS tidak mau bereaksi atas ituPokoknya kita pasif, Anda panggil kita datang," jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menyebut setidaknya ada tiga kesepakatan antara SBY dengan pimpinan partaiKesepakatan pertama adalah komitmen ketua Setgab dengan ketua harian untuk berbicara yang intensif dengan pimpinan partai dan fraksi"Pertemuan itu tiga bulan sekali, tapi kalau ada yang penting dilakukan sesuai kebutuhan," kata Novanto di sela-sela donor darah dalam rangka hari ulang tahun Fraksi Partai Golkar, kemarin.

Baik SBY sebagai ketua, atau Ical sebagai ketua harian, jika ada hal yang terkait kepentingan strategis, harus dibicarakan bersamaNovanto menyatakan, jika ada keputusan atas pembicaraan itu, maka seluruh anggota koalisi harus mengikuti kesepakatan itu"Perbedaan pendapat masih boleh, namun tetap dalam koridor," kata Novanto menyebut kesepakatan kedua.

Koalisi juga menyepakati untuk membicarakan berbagai fungsi strategisBaik soal politik, sosial, dan ekonomiMasalah-masalah aktual juga akan dibicarakan di dalam setgab dalam koridor kesetaraan"Dibicarakan sedini mungkin," jelasnya.

Pada intinya, seluruh masalah dalam setgab yang terjadi sepakat untuk tidak dipermasalahkan, Novanto menyatakan, setgab kini harus berpikir ke depan berbicara isu strategis demi kepentingan bangsa"Tentunya keputusan presiden kita hormati," tandasnya(bay)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Papua Barat Tak Berhak Buka Pendaftaran Calon