jpnn.com - JAKARTA - Deklarator Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (FPDR) Marsekal (Purn.) TNI Agus Supriatna menyebut telah terjadi perusakan demokrasi melalui intimidasi dan mengacak konstitusi menyambut Pemilu 2024.
Agus berkata demikian setelah menghadiri peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) FPDR di Jalan Diponegoro 72, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).
BACA JUGA: Sudah Bertemu Bu Mega, Mahfud MD Beri Info Begini soal Hak Angket & Gugatan ke MK
"Demokrasi yang sudah berjalan seperti ini, kok, ada intimidasi, UU ditabrak, lihat di MK seperti apa, di KPU seperti apa," kata eks KSAU itu.
Menurutnya, FPDR ingin memperbaiki situasi politik di Indonesia agar demokrasi bisa berjalan ke arah yang benar tanpa intimidasi.
BACA JUGA: Suhartoyo: Hari ini MK Mudah-mudahan Mulai Berbeda
"Kami ingin memperbaiki dan mengingatkan, kalau penyelenggara tidak bisa diingatkan dengan baik, silakan, baik angket dan MK. Kami tidak bicarakan menang kalah, kalau menang baik, pasti tidak ribut begini," katanya.
Sejumlah tokoh militer, pemuda, hingga budayawan mendirikan Sekber FPDR.
BACA JUGA: KPU Diduga Lakukan Pelanggaran, Bawaslu Bertindak
Forum ini didirikan oleh para tokoh setelah menilai Pemilu 2024 berjalan penuh kecurangan.
Mereka lalu menyampaikan deklarasi yang dibacakan oleh Sekretaris Eksekutif F-PDR Rudy S. Kamri di Sekretariat F-PDR di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam deklarasi itu, terlihat sejumlah tokoh antara lain TB Hasanuddin, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.
FPDR, kata Rudi, menjadi organisasi yang akan memperjuangkan terwujudnya tata negara dan pemerintahan berpihak terhadap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Dia melanjutkan FPDR di sisi lain melihat pelaksanaan pemilu 2024 sangat buruk karena dipenuhi praktik nyata dari abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi.
"Baik cara secara langsung maupun tidak langsung, dan nyata-nyata berpihak pada paslon nomor urut dua, terutama keterlibatan anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka," katanya. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Aristo Setiawan