jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyebut tragedi tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) pada 7 Desember bukan berkategori pelanggaran HAM berat.
Dari situ, kata Taufan, kasus tewasnya enam laskar sulit dibawa ke mahkamah internasional atau International Criminal Court (ICC), seperti tertuang dalam pasal 1 Statuta Roma.
BACA JUGA: Bareskrim Mangkir Lagi, Padahal Keluarga Laskar FPI Mau Pertanyakan Masalah Ini
"Dibentuknya mahkamah internasional setidaknya mengandung dua unsur penting di dalam pelaksanaan yurisdiksinya terhadap kasus-kasus kejahatan paling serius (the most serious crimes)," kata Taufan dalam keterangan resminya kepada awak media, Senin (25/1).
Kemudian, dijelaskan Taufan, Mahkamah International dibentuk sebagai komplementari untuk melengkapi sistem hukum domestik negara-negara anggota Statuta Roma.
BACA JUGA: Komnas HAM: Mustahil Kasus Kematian Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan Internasional
Di sisi lain, Indonesia bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma. Kasus enam laskar pun sulit untuk dibawa ke mahkamah internasional.
"Oleh karena itu, mahkamah internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia, sebab Indonesia bukan negara anggota atau state party," ujar dia.
BACA JUGA: Bareskrim Absen, Hakim Tunda Sidang Praperadilan Laskar FPI
Selanjutnya, kata Taufan, sesuai pasal 17 ayat 3 Statuta Roma, sebuah kasus bisa dibawa ke mahkamah internasional ketika terjadi kondisi unable atau telah terjadi kegagalan sistem pengadilan nasional secara menyeluruh ataupun sebagian.
Akibat kegagalan tersebut, kata Taufan, sistem peradilan di negara tersebut tidak mampu menghadirkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang dianggap perlu untuk menjalankan proses hukum.
Sementara itu, unsur unable tidak terpenuhi dalam kasus tewasnya enam laskar. Sebab, saat ini kasus tersebut masih diproses, baik oleh kepolisian maupun lembaga negara independen yakni Komnas HAM RI.
"Dengan begitu, mekanisme peradilan Indonesia tidak sedang dalam keadaan kolaps sebagaimana disyaratkan pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 Statuta Roma," beber dia. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan