FPKS Protes Pengosongan Identitas Agama di e-KTP

Jumat, 07 November 2014 – 10:14 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, terkait pengosongan identitas agama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menuai protes. Anggota DPR Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy menegaskan, ada empat hal yang harus diperhatikan Tjahjo Kumolo.

Pertama, harus disadari bahwa negara ini berdasarkan Pancasila. "Bukankah dalam sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa harus malu mencantumkan agama pada kolom KTP kita," kata Aboebakar, Jumat (7/11).

BACA JUGA: Hasto: Soal BBM, PDI Perjuangan Dukung Kebijakan Pemerintah

Menurutnya, masalah pengosongan identitas agama bisa dikatakan sudah tidak pancasilais lagi. "Bukankah seharusnya Pak Tjahjo yang bermainstream ajaran Soekarno memahami hal itu?" katanya.

Kedua, Aboebakar menyebut, pengosongan kolom agama akan menyulitkan pengangkatan para pejabat. Indonesia memang bukan negara agama, namun sangat mengakui keberadaan agama. Oleh karenanya setiap pejabat, sebelum memangku jabatannya akan selalu diwajibkan mengambil sumpah. 

BACA JUGA: Menkes Ajak KB Ibu Muda

Ini menunjukkan bahwa jabatan yang dianut bukan sekedar kontrak sosial dengan masyarakat belaka, namun ini juga merupakan perjanjiannya dengan Tuhan. Oleh karenanya Ketua MA akan menyumpah para aggota DPR dan Presiden, sebelum menjalankan tugas.

Demikian pula Ketua PT menyumpah para Advokat, sebelum menjalankan profesinya. Selama ini penyumpahan dilakukan berdasarkan identitas yang tercantum dalam kolom KTP. "Bila tidak didasarkan pada landasan dokumen yang jelas, bisa kacau pengambilan sumpah para pejabat publik di Republik ini," ujarnya menegaskan.

BACA JUGA: Kasus Pelecehan JIS Terus Bergulir

Ketiga, lanjut Aboebakar, pengosongan kolom agama akan membawa ketidakpastian hukum. Misalnya, saat seseorang akan memberikan kesaksian, atau pada saat harus dilakukan pembagian waris, saat akan melangsungkan perkawinan atau bahkan ketika akan dilakukan pemakaman didasarkan pada identitas di KTP. 

"Bila nanti dikosongkan lantas apa yang akan menjadi dasar hukumnya?" tandasnya. 

Keempat, ia menambahkan, publik akan semakin pesimis dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo. Menurutnya, dulu isu penghapusan kolom agama sudah sempat disampaikan oleh salah satu tim sukses Jokowi JK saat kampanye. Namun, kata dia, hal itu kemudian dibantah dan Jokowi JK berjanji akan tetap mempertahankan kolom agama di KTP. 

"Nah, apa yang disampaikan Pak Tjahjo ini akan akan membuat publik semakin pesimistis dengan janji kampanye Jokowi JK," pungkasnya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Bisa Saja Teman Jokowi Bagian dari Mafia Migas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler