FPPP Anggap Reformasi Polri Gagal

JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR bersuara keras atas insiden kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga sipil di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).  Kader partai pimpinan Suryadharma Ali di DPR itu menganggap reformasi di korps Bhayangkara telah gagal

Sekretaris Fraksi PPP DPR, Muhammad Arwani Thomafi, menyatakan bahwa banyaknya aksi kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil menjadi bukti gagalnya reformasi di tubuh Polri

BACA JUGA: Marzuki Dalami Kemungkinan Friksi Internal Polri

Arwani menilai, lepasnya Polri dari TNI pascareformasi ternyata tak mengubah tabiat yang militerisitik.

"Tindakan represif polisi di Bima semakin menambah daftar gagalnya reformasi di internal PolriBukan kali ini saja polisi gagal menjadi pengaman dan pengayom warga

BACA JUGA: Konflik Pertanahan Marak, PKB Ingatkan SBY

Artinya, tujuan polisi dikeluarkan dari institusi militer agar lebih merakyat, belum tercapai,” kata Arwani kepada JPNN, Senin (26/12).

Arwani menyebut Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo harus bertanggungjawab atas rentetan kejadian tersebutSetidaknya, kata Arwani, harus ada sanksi kepada jajaran Polri yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas di lapangan sehingga muncul kerusuhan yang memakan korban jiwa

BACA JUGA: PAN Ingin Capres Koalisi Berbasis Popularitas

Lebih lanjut Arwani mengatakan, Polri seharusnya mengedepankan tindakan persuasif dan meninggalkan hal-hal berbau represif"Tidak ada salahnya polri mengintensifkan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakatPolisi itu dibayar menggunakan uang rakyat, jadi tidak logis kalau polisi justru menghajar rakyat,” tegasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Siap Motori HMP